- Blue economy jadi strategi pembangunan untuk memperkuat logistik, rantai pasok, dan daya saing maritim Indonesia.
- Investasi pelabuhan, digitalisasi, dan konektivitas dinilai kunci menciptakan logistik yang efisien dan berkelanjutan.
- Kolaborasi lintas sektor dibutuhkan agar Indonesia menjadi kekuatan maritim dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Suara.com - Paradigma blue economy dinilai tidak lagi terbatas hanya sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai strategi pembangunan nasional untuk memperkuat daya saing logistik, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara maritim di kawasan Indo-Pasifik.
The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) menilai paradigma blue economy kini jadi jalan paling realistis untuk menerjemahkan keunggulan geografis tersebut menjadi kontributor penggerakan ekonomi yang berkelanjutan.
Dewan Penasihat CILT Indonesia sekaligus Senior Vice President FIATA, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan bahwa paradigma blue economy dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas.
"Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki keunggulan geografis yang menjadi modal penting dalam membangun ekosistem logistik dan perdagangan yang kompetitif," katanya.
"Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui pembangunan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan," sambung Yukki.
Lebih lanjut, Yukki mengatakan paradigma blue economy harus dipandang sebagai strategi jangka panjang dalam mentransformasi sektor logistik dan maritim Indonesia.
"Blue Economy bukan sekadar berbicara mengenai pelestarian lingkungan laut, tetapi merupakan strategi untuk membangun sistem logistik dan rantai pasok yang lebih efisien, tangguh, serta berkelanjutan," ujarnya.
"Ketika pembangunan pelabuhan, konektivitas, digitalisasi, dan pengelolaan kawasan pesisir berjalan secara terintegrasi, maka Indonesia akan memiliki fondasi yang jauh lebih kuat untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional," tambah Yukki.
Sebagai informasi, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan ekonomi berbasis kelautan (blue economy) berkontribusi sekitar US$1,5 triliun terhadap perekonomian global setiap tahun dan berpotensi meningkat signifikan seiring berkembangnya industri maritim, logistik, energi, serta jasa berbasis laut.
Di sisi lain, Bank Dunia menilai penerapan prinsip blue economy menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Di Indonesia sendiri, sektor transportasi dan rantai pasok terus menunjukkan peran strategis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Peningkatan investasi pada infrastruktur pelabuhan, konektivitas antar pulau, digitalisasi logistik, serta pengembangan kawasan industri berbasis maritim dinilai menjadi fondasi untuk memperkuat integrasi rantai pasok nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Menurut Yukki, dinamika ekonomi global saat ini semakin dipengaruhi oleh disrupsi rantai pasok, perubahan iklim, ketegangan geopolitik, hingga meningkatnya tuntutan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan.
Kondisi tersebut mengubah cara investor maupun perusahaan multinasional dalam menentukan lokasi investasi dan jaringan distribusi global.
Ia menilai, ke depan keunggulan kompetitif suatu negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kapasitas pelabuhan atau panjang jaringan transportasi, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan sistem logistik yang efisien, rendah emisi atau berkelanjutan, terdigitalisasi, serta memiliki kepastian tata kelola.