Purbaya: Siapapun Tak Ikuti Saya, Anggarannya Akan Dipotong, Termasuk Polisi-TNI

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar kalau dirinya memiliki kuasa untuk memotong anggaran kementerian lembaga (K/L), termasuk Polri dan TNI, apabila tidak mengikuti instruksi Pemerintah.

Hal ini disampaikan Menkeu Purbaya di hadapan para pengusaha otomotif yang ada di GIIAS 2026, ICE BSD, Tangerang beberapa waktu lalu. Mulanya ia bercerita soal kinerja tim debottlenecking yang tergabung dalam Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE).

Hingga saat ini, tim debottlenecking yang dipimpinnya sudah mendapatkan 164 laporan hambatan investasi, di mana 65 sudah diselesaikan. Salah satu proyek terbesar adalah Gas Abadi Masela yang mangkrak lebih dari 20 tahun.

Ada juga proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo di Surabaya yang sudah berjalan, namun tersendat karena Pemerintah menunda pembayaran ke perusahaan hingga Rp 120 miliar. Lewat sidang debottlenecking, Purbaya langsung memutuskan kalau Pemerintah akan melanjutkan pembayaran.

"Saat pemilik bisnis melapor kepada kami, kami menyelesaikannya dalam satu pertemuan. Jadi menurut saya, dalam waktu satu bulan semua hambatan sudah teratasi. Setelah itu, proyek dapat segera dimulai tepat waktu," katanya, dikutip Kamis (6/8/2026).

Dari pengalaman ini, Purbaya mengajak para pengusaha otomotif untuk ikut melaporkan apabila ada hambatan bisnis. Ia berjanji bakal menyelesaikannya lewat sidang debottlenecking.

Lebih lagi ia sempat mendengar ada keluhan soal hambatan yang terjadi di sektor kredit mobil maupun motor.

"Saya cukup terkejut. Belum ada yang melaporkan hal itu kepada saya. Lain kali, jika Anda menemukan hal seperti itu, silakan datang ke kementerian saya," lanjutnya.

Purbaya lalu berkelakar kalau dirinya mengontrol semua pihak karena memiliki wewenang terkait anggaran. Jika tidak ada yang mengikuti arahannya, maka anggaran mereka bisa langsung dipotong Purbaya.

"Saya memegang kendali atas semua pihak karena saya memiliki wewenang terkait anggaran. Siapa pun yang tidak mengikuti arahan saya, anggarannya akan langsung saya pangkas. Itu mencakup Polri, TNI, dan lainnya," canda Purbaya.

Ia lalu berkelakar kalau wewenang itu sebenarnya bukan miliknya, tapi Presiden RI Prabowo Subianto. Namun Kepala Negara tetap tidak bisa mengambil keputusan apabila tidak ada yang melaporkan hambatan investasi.

"Itu kekuasaan Presiden Prabowo. Namun, beliau tidak dapat mengambil keputusan jika tidak ada informasi mengenai hal tersebut. Sampaikanlah kepada saya. Beri tahu Pak Prabowo. Beliau akan menyelesaikan masalah tersebut dengan segera," jelas Purbaya.