Ekonomi RI Tumbuh 5,29%, Tapi Mengapa Dunia Usaha Masih Tertekan?

Suara.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada triwulan II 2026 sekilas terlihat meyakinkan. Pemerintah punya alasan untuk menyebut ekonomi nasional masih solid di tengah perlambatan ekonomi global dan tekanan eksternal.

Namun, angka pertumbuhan tersebut menyimpan persoalan yang tidak kalah penting: ekonomi memang tumbuh, tetapi belum semua pelaku usaha ikut merasakan manfaatnya.

Bahkan, jika melihat sejumlah indikator, mesin ekonomi Indonesia justru mulai menunjukkan tanda-tanda kehilangan tenaga.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Angka itu masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 5,12 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Tetapi dibandingkan triwulan I 2026 yang mencapai 5,61 persen, pertumbuhan ekonomi justru melambat.

Secara kumulatif, ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen.

Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik angka 5,29 persen tersebut?

1. Ekonomi tumbuh, tetapi industri justru tertinggal

Salah satu sinyal yang perlu diperhatikan datang dari sektor industri pengolahan.

Sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia itu hanya tumbuh 4,52 persen pada triwulan II 2026. Angka tersebut berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29 persen.

Masalahnya, industri pengolahan menyumbang sekitar 18,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Artinya, ketika industri tumbuh lebih lambat daripada ekonomi secara keseluruhan, ada pertanyaan besar mengenai kualitas pertumbuhan tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W Kamdani menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian karena industri pengolahan seharusnya menjadi salah satu mesin utama untuk menciptakan investasi, produksi, ekspor, rantai pasok, hingga lapangan kerja formal.

Menurut APINDO, sejumlah industri masih menghadapi persoalan klasik yang belum benar-benar selesai: permintaan yang terbatas, ekspor yang melemah, biaya energi dan logistik yang tinggi, fluktuasi nilai tukar, ketergantungan bahan baku impor, serta persaingan dengan produk impor.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi belum otomatis berarti pabrik-pabrik berproduksi lebih kencang atau dunia usaha mendapatkan pasar yang lebih besar.

2. Permintaan belum kuat, biaya produksi malah naik

Persoalan berikutnya adalah tekanan dari sisi biaya.

Ketika permintaan belum sepenuhnya pulih, dunia usaha justru harus menghadapi biaya energi, BBM, logistik, dan bahan baku yang berpotensi meningkat.

Situasi ini menciptakan tekanan ganda.

Di satu sisi, perusahaan membutuhkan penjualan yang lebih tinggi untuk mengerek pendapatan. Di sisi lain, biaya produksi dan distribusi dapat meningkat sehingga margin keuntungan semakin tertekan.

Kondisi tersebut menjadi semakin berat bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku atau barang antara dari luar negeri.

Ketika rupiah melemah, harga barang impor dalam rupiah otomatis menjadi lebih mahal. Perusahaan akhirnya menghadapi pilihan yang sama-sama tidak mudah: menaikkan harga jual dan berisiko kehilangan konsumen, atau menahan kenaikan harga dan menerima margin keuntungan yang lebih tipis.

3. Impor naik, tetapi ekspor belum menjadi mesin pertumbuhan

Tekanan juga terlihat dari perdagangan luar negeri.

APINDO menilai pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor menunjukkan permintaan eksternal belum menjadi motor pertumbuhan yang kuat.

Memang, tidak semua impor merupakan kabar buruk.

Sebagian impor berupa bahan baku, barang modal, mesin, dan kebutuhan produksi yang justru diperlukan untuk mendukung investasi serta aktivitas industri.

Tetapi persoalan muncul ketika ketergantungan terhadap barang-barang tersebut terlalu tinggi.

Artinya, industri nasional masih membutuhkan banyak input dari luar negeri untuk menjalankan produksinya. Ketika rupiah melemah, biaya produksi pun ikut terpapar risiko nilai tukar.

Pada saat bersamaan, ekspor belum cukup kuat untuk menjadi penopang utama pertumbuhan.

Ini membuat Indonesia menghadapi persoalan yang cukup rumit: aktivitas ekonomi berjalan, tetapi sebagian mesin produksinya masih bergantung pada input dari luar negeri sementara pasar ekspor belum cukup kuat.

4. Rupiah Rp18.000 mulai masuk ke laporan keuangan

Tekanan nilai tukar bukan lagi sekadar persoalan di pasar valuta asing.

Pelemahan rupiah yang berada di kisaran Rp17.800-Rp18.100 per dolar AS mulai berpotensi masuk langsung ke laporan keuangan perusahaan.

Pengamat pasar modal Teguh Hidayat mengatakan dampaknya memang tidak sama untuk semua emiten.

Perusahaan yang berorientasi ekspor justru dapat memperoleh keuntungan karena pendapatannya berasal dari dolar AS. Ketika dikonversikan ke rupiah, nilai pendapatan tersebut menjadi lebih besar.

Namun, cerita berbeda terjadi pada perusahaan yang banyak melakukan impor atau memiliki utang dalam dolar AS.

Bagi perusahaan importir, pelemahan rupiah membuat kebutuhan pembayaran dalam dolar menjadi lebih mahal ketika dikonversikan ke rupiah.

Sementara bagi perusahaan yang memiliki utang dolar, nilai kewajibannya dalam laporan keuangan rupiah ikut meningkat.

Selisih tersebut dapat dicatat sebagai rugi kurs dan pada akhirnya menekan laba bersih.

5. Penjualan bisa naik, laba justru ambruk

Contoh tekanan tersebut terlihat pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP).

Pada semester I 2026, penjualan perusahaan masih tumbuh sekitar 11 persen menjadi Rp41,86 triliun. Laba usaha juga meningkat menjadi Rp9,15 triliun.

Namun, laba bersih justru turun sekitar 33 persen menjadi Rp3,7 triliun.

Kondisi ini menjadi gambaran sederhana mengenai persoalan yang sedang dihadapi dunia usaha.

Pendapatan yang naik tidak selalu berarti keuntungan ikut naik.

Perusahaan bisa menjual lebih banyak, tetapi ketika biaya bahan baku, impor, bunga, atau rugi selisih kurs meningkat, keuntungan yang tersisa justru menyusut.

Inilah salah satu alasan mengapa angka pertumbuhan ekonomi 5,29 persen perlu dibaca lebih hati-hati.

6. Cadangan devisa masih kuat, tetapi tekanan eksternal belum hilang

Indonesia sebenarnya masih memiliki bantalan eksternal yang relatif kuat.

Cadangan devisa pada akhir Juli 2026 tercatat sekitar US$145,3 miliar, sedikit turun dari US$145,6 miliar pada akhir Juni.

Penurunan tersebut berkaitan antara lain dengan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan langkah Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Posisi cadangan devisa tersebut masih berada di atas standar kecukupan internasional. Jadi, kondisi ini belum bisa disebut sebagai krisis eksternal.

Tetapi bukan berarti tekanannya boleh diabaikan.

Selama rupiah berada di level tinggi terhadap dolar AS, perusahaan yang memiliki eksposur impor dan utang dolar tetap menghadapi risiko lebih besar.

Dengan demikian, masalahnya bukan apakah Indonesia sedang mengalami krisis, melainkan seberapa lama dunia usaha mampu menahan tekanan biaya dan nilai tukar.