Pidato Prabowo: 10.000 Koperasi Merah Putih Kuasai Rantai Pasok Mandiri

Suara.com - Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI serta Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto secara khusus memamerkan capaian strategis pemerintah terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Program ini diklaim menjadi salah satu pilar utama pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dari tingkat akar rumput hingga bermuara pada stabilitas harga kebutuhan pokok di berbagai kawasan perkotaan.

Di hadapan ratusan anggota dewan, para menteri kabinet, serta jajaran pejabat tinggi negara lainnya, Presiden Prabowo memaparkan bahwa program pemberdayaan ekonomi pedesaan tersebut telah menunjukkan progres perluasan yang sangat signifikan.

Pemerintah saat ini sudah mendirikan dan mengoperasikan sebanyak 10.000 unit Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di berbagai pelosok wilayah Indonesia.

Dari total belasan ribu unit yang telah berdiri tersebut, Kepala Negara merinci bahwa sebanyak 3.300 unit di antaranya sudah berhasil beroperasi secara optimal dan langsung memberikan dampak nyata terhadap perputaran roda ekonomi masyarakat setempat.

"Target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 KDMP berdiri dan beroperasi dengan baik," ujar Prabowo, 

Ambisi Penguasaan Rantai Pasok Mandiri

Fluktuasi harga komoditas sering kali menggerus daya beli dan mengganggu perencanaan finansial rumah tangga urban. Terkait hal ini, Prabowo mengklaim bahwa masifnya pembangunan unit koperasi di tingkat desa ini merupakan pertama kali negara akhirnya memiliki instrumen dan kapasitas untuk menguasai rantai pasok secara mandiri.

Penguasaan rantai pasok dari hulu di tingkat petani pedesaan hingga ke hilir di kawasan metropolitan dinilai sangat krusial. Sistem ini dirancang untuk memotong panjangnya rantai distribusi yang kerap dieksploitasi oleh tengkulak, sehingga aliran barang menjadi lebih efisien dan harga di tingkat konsumen akhir di kota-kota besar tetap terjaga dan terjangkau.

Lebih lanjut, langkah agresif pemerintah dalam membentuk puluhan ribu unit koperasi desa ini secara eksplisit ditujukan untuk membendung intervensi pemilik modal besar.

Kendati mengeluarkan kebijakan yang sangat protektif terhadap ekonomi rakyat kecil, Presiden Prabowo dengan tegas membantah anggapan atau stigma yang menyebutkan bahwa arah ekonomi pemerintahannya bersikap anti-pasar bebas.

Menurut pandangannya, kompetisi pasar bebas tetap dihormati dan berjalan, namun intervensi mutlak diperlukan agar keseimbangan tetap terjaga. "Pasar bisa dimanipulasi, pasar bisa dirusak, pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Karena itu rakyat harus kita bantu, kita organisir, dan berdayakan melalui koperasi yang diperkuat," tegasnya.

Berdasarkan rekapitulasi data terkini hingga pertengahan Juli 2026, tercatat sudah ada sebanyak 15.845 unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang telah mencapai penyelesaian 100 persen dalam hal pembangunan fisik.