Polri Sita 44 Aset Kasus Korupsi LPEI, Enam Orang Telah Jadi Tersangka

Suara.com - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri tengah mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT DST dan PT MIF periode 2012–2016.

Kabag Ops Kortas Tipidkor Polri, Kombes Pol Yusuf Afandi, mengatakan pihaknya telah menyita 44 objek tanah dan bangunan di berbagai daerah dengan nilai aset mencapai Rp286,27 miliar. Penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.

“Kortas Tipidkor Polri telah menyita 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan total nilai sekitar Rp286,27 miliar,” kata Yusuf dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Yusuf menyampaikan, penyidikan perkara ini telah berlangsung sejak pekan lalu hingga saat ini. Selain melakukan penyitaan, pihaknya juga memasang plang secara serentak di sejumlah lokasi di Aceh dan Sumatera Selatan.

Kegiatan tersebut mencakup satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, 38 objek di Sumatera Selatan, dua objek di Jakarta Selatan, satu objek di Kota Tangerang, dan dua objek di Depok.

“Pemasangan plang menandai status sitaan aset. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan aset selama proses hukum. Nilai Rp286,27 miliar tadi adalah nilai aset yang disita, adapun pemulihan kerugian negara akan mengikuti proses hukum perkara ini,” jelas Yusuf.

Dalam perkara ini, lanjut Yusuf, pihaknya telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Keenamnya yakni FH selaku Relationship Manager Divisi Pembiayaan UKM LPEI periode 2011–2018, NH selaku Kepala Departemen Pembiayaan UKM LPEI periode 2012–2018, dan DSD selaku Kepala Divisi Pembiayaan UKM LPEI.

Kemudian, IS selaku Direktur Pelaksana III LPEI periode 2013–2016, AS selaku Direktur Pelaksana IV LPEI, serta DM selaku Direktur Utama PT MIF periode 2014–2022.

Para tersangka diduga melakukan tindak pidana melalui pemberian pembiayaan dari LPEI kepada PT DST dan PT MIF selama periode 2012 hingga 2016. Akibat pemberian pembiayaan yang diduga tidak sesuai prosedur tersebut, negara mengalami kerugian sebesar USD 43.617.739,13.

“Penyidik menduga dokumen dan jaminan yang menjadi syarat pencairan tidak diperiksa dengan baik. Pada akhirnya, perusahaan tersebut tidak melaporkan pembayarannya kepada LPEI,” tegasnya.

Meski demikian, penyidik masih akan terus menelusuri aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara ini untuk mendukung upaya pemulihan kerugian negara.