Utang Luar Negeri Indonesia Terus Bengkak, Tembus Rp8.093 Triliun

Suara.com - Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 453,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp8.094 triliun. Angka ini tumbuh 4,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Bank Indonesia (BI) menyebut, kondisi ULN Indonesia tetap terjaga, ditopang peningkatan ULN publik di tengah kontraksi ULN swasta yang semakin rendah. 

Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny, mengatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat dengan pengelolaan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” kata ujar Ramdan Denny dalam keterangan resmi dikutip Selasa (18/8/2026).

Peningkatan ULN pada triwulan II 2026 terutama berasal dari ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral. 

Sementara itu, ULN swasta masih mengalami kontraksi, tetapi penurunannya lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

ULN Pemerintah Tumbuh 2,9 Persen

ULN pemerintah pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS atau tumbuh 2,9 persen secara tahunan. 

Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan triwulan I 2026 yang mencapai 3,8 persen.

BI menyebut, perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN). 

Kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.

Pemerintah juga tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. 

Pengelolaan ULN dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaannya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah antara lain dimanfaatkan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,0 persen dari total ULN pemerintah. 

Kemudian administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,6 persen; jasa pendidikan 16,2 persen; konstruksi 11,5 persen; serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.

Posisi ULN pemerintah dinilai relatif aman dan terkendali karena hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang.

Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong kenaikan kepemilikan nonresiden terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Kondisi tersebut sejalan dengan operasi moneter pro-market serta upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat.

ULN Swasta Masih Mengalami Kontraksi

ULN swasta pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 194,6 miliar dolar AS atau mengalami kontraksi 0,6 persen secara tahunan. 

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kontraksi pada triwulan I 2026 yang mencapai 1,3 persen.

Perkembangan tersebut terutama didorong ULN lembaga keuangan atau financial corporations yang mengalami kontraksi 3,4 persen secara tahunan. Kontraksi tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 6,3 persen.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terutama berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut memiliki pangsa sebesar 79,4 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa sebesar 75,7 persen dari total ULN swasta.

Rasio ULN terhadap PDB 30,6 Persen

BI mencatat struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal tersebut tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,6 persen pada triwulan II 2026. 

Selain itu, ULN Indonesia didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 82,1 persen dari total ULN.

Dalam menjaga struktur ULN tetap sehat, BI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN.

“Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” jelasnya.