Kemasan Rokok Polos Mau Diterapkan, Pengusaha Minta Dampak Ekonomi Dihitung

Suara.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apind) meminta pemerintah mempertimbangkan dampak ekonomi secara menyeluruh sebelum menerapkan aturan kemasan rokok polos atau plain packaging.

Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO Sutrisno Iwantono mengatakan, dunia usaha memahami tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, kebijakan tersebut juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap ekonomi, tenaga kerja, hingga penerimaan negara.

"Namun demikian pada saat yang sama tentu kita juga punya hitung-hitungan ya pertimbangan secara ekonomi, tenaga kerja, dan penerimaan negara itu perlu dilihat secara komprehensif sehingga kemudian menghasilkan value yang bermanfaat tinggi bagi masyarakat dan negara," ujarnya seperti dikutip, Jumat (21/8/2026).

Menurut Sutrisno, penerapan plain packaging akan memberikan dampak terhadap ekosistem industri hasil tembakau (IHT) dari sektor hulu hingga hilir.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh produsen produk tembakau, tetapi juga kelompok masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari mata rantai industri tersebut.

Mulai dari petani tembakau, buruh linting di pabrik, distributor, hingga jutaan pedagang kecil di berbagai daerah berpotensi terdampak. Sektor industri periklanan juga tidak terlepas dari dampak kebijakan tersebut.

Karena itu, Apindo meminta pemerintah melihat kebijakan plain packaging secara komprehensif. Menurut Sutrisno, tujuan peningkatan kesehatan masyarakat perlu berjalan beriringan dengan pertimbangan terhadap kondisi ekonomi nasional.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Susilo Dwihatmanto juga menyoroti dampak plain packaging terhadap industri periklanan.

Ia mengatakan kontribusi belanja iklan dari produk tembakau dan rokok elektrik sebenarnya telah mengalami penurunan cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir. Saat ini, porsi anggaran iklan dari sektor tembakau berada di bawah 10 persen.

Meski demikian, rencana penerapan plain packaging tetap menjadi perhatian karena dinilai semakin mempersempit ruang promosi produk tembakau, khususnya produk tembakau elektrik yang banyak melakukan promosi.

Susilo menilai industri hasil tembakau di Indonesia sudah menghadapi berbagai pembatasan, baik melalui regulasi nonfiskal maupun fiskal. Pembatasan tersebut antara lain mencakup jam tayang iklan di televisi, larangan pemasangan papan reklame di sejumlah lokasi, hingga kenaikan cukai.

Ia juga menilai kemasan memiliki fungsi penting bagi sebuah produk karena menjadi sarana komunikasi dan identitas merek.

“Desain packaging itu untuk memberikan identitas pada suatu produk atau brand, jadi kemasan rokok itu kalau bahasa kerennya silent salesman: alat komunikasi yang bekerja tanpa kata. Jadi ketika kita melihat packaging sudah menerangkan ini rokok elektrik atau rokok biasa, filter atau yang non-filter, itu ‘kan termasuk warnanya, logo, tipografi, desain kemasan itu untuk membangun identitas merek,” paparnya.

Susilo khawatir hilangnya elemen visual pada kemasan akan membuat seluruh produk terlihat seragam. Padahal, setiap produk memiliki karakteristik bahan baku, kualitas, serta segmentasi harga yang berbeda.

Rencana plain packaging tersebut saat ini masuk dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengaturan produk tembakau, namun mendapat perhatian dari pelaku usaha karena potensi dampaknya terhadap ekosistem ekonomi yang lebih luas.