- Ekonomi RI tumbuh 5,45%, pemerintah mengejar target mendekati 6%.
- Enam mesin baru disiapkan, dari hilirisasi, emas hingga AI.
- Investasi, ekspor dan produktivitas SDM jadi kunci tambahan pertumbuhan.
Airlangga menegaskan investasi menjadi salah satu faktor penting untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi menuju 6%.
Namun, investasi yang dibutuhkan bukan sekadar investasi dalam jumlah besar. Pemerintah menginginkan investasi yang mampu menciptakan rantai nilai di dalam negeri.
Artinya, semakin banyak aktivitas produksi, pengolahan, tenaga kerja, hingga pemasok yang dapat terserap di dalam negeri, semakin besar dampaknya terhadap perekonomian.
Selain investasi, pemerintah juga melihat produktivitas sumber daya manusia sebagai sumber pertumbuhan berikutnya.
Pemerintah mendorong program magang bagi 150 ribu lulusan, sementara kapasitas program vokasional ditargetkan mencapai 250 ribu peserta.
Akses pembiayaan juga diperluas melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah bahkan memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha perempuan melalui penurunan bunga pembiayaan PNM Mekaar dari 18% menjadi 8% untuk pembiayaan Rp0 hingga Rp15 juta.
Pemerintah juga membidik ekspor sebagai sumber tambahan pertumbuhan. Namun, tantangannya adalah perang dagang dan perubahan rantai pasok global masih membayangi perekonomian.
Karena itu, pemerintah ingin meningkatkan ekspor barang bernilai tambah sekaligus memangkas biaya logistik.
Di sisi diplomasi ekonomi, Indonesia kini memiliki 25 perjanjian perdagangan yang telah diratifikasi, sedangkan 13 perjanjian lainnya masih dalam proses perundingan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka pasar baru bagi produk Indonesia sekaligus memperluas akses pelaku usaha domestik ke pasar internasional.
Ambisi pemerintah tidak berhenti pada target akhir 2026. Untuk 2027, pemerintah bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.
Dalam rancangan kebijakan ekonomi 2027, pemerintah mematok inflasi 2,5%, tingkat bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9%, dan nilai tukar Rp17.500 per dolar AS.
Pendapatan negara direncanakan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun. Pembiayaan diproyeksikan Rp671,2 triliun dengan defisit sekitar 2,4% terhadap PDB.
Pemerintah juga memasang target tingkat pengangguran terbuka 4,30%-4,87%, kemiskinan 6,0%-6,5%, dan rasio gini 0,362-0,367.
Dengan berbagai target tersebut, tantangan pemerintah bukan hanya menjaga pertumbuhan tetap tinggi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki pemerataan.
Airlangga menilai seluruh agenda tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kita harus bekerja bersama-sama, sehingga dengan bekerja bersama-sama ini apa yang kita capai betul-betul bisa dinikmati oleh seluruh stakeholders,” ujar Airlangga.
Menurut dia, fundamental ekonomi yang kuat dan kebijakan fiskal yang prudent harus berjalan beriringan dengan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha.