Implementasi B50 Banyak Kendalanya

Suara.com - PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan implementasi program BBM B50 ternyata temui kendala. Salah satunya dipicu oleh jarak antara lokasi pemasok bahan baku Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dengan titik penjualan yang cukup jauh.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menjelaskan bahwa sebagai penyalur biosolar terbesar di Indonesia, kebutuhan pasokan FAME perusahaan sangat besar dan berasal dari berbagai wilayah. 

"Kami bersama Kementerian ESDM, khususnya Dirjen EBTKE terus mencari solusi karena Pertamina Patra Niaga ini supplier biosolar terbesar, sehingga kebutuhan FAME-nya juga cukup besar, sehingga pasokan FAME yang kami peroleh itu sumbernya juga bervariasi lokasinya. Sehingga antara jarak sumber supplier FAME dengan outlet penjualan kami terkadang jaraknya cukup jauh," kata Mars Ega dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Mars Ega memberikan contoh bahwa FAME yang diperoleh dari wilayah Sumatera terkadang harus didistribusikan hingga ke Sulawesi dan Kalimantan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pertamina Patra Niaga mengusulkan adanya skema penetapan tarif atau harga tertimbang (weighted price) yang seragam. 

"Sehingga di sini akan terjadi kompetisi yang fair dari sisi pengadaan FAME," katanya.  

Selain kendala geografis pengadaan FAME, Mars Ega memaparkan tantangan lain seperti keberadaan 17 terminal BBM milik Pertamina Patra Niaga di alur sungai yang rawan pendangkalan, sehingga berpotensi mengganggu pengiriman BBM maupun FAME. 

Di sisi lain, perusahaan juga mengusulkan fleksibilitas stok agar FAME subsidi dan non-subsidi di tangki penyimpanan tidak dipisahkan sejak awal penerimaan.

Pemisahan status dinilai lebih efektif dilakukan saat penyaluran resmi ke konsumen (goods issue), sebagaimana diterapkan pada produk biosolar, guna mengantisipasi fluktuasi permintaan pasar.

"Jadi produk biosolar yang masuk di terminal Pertamina Patra Niaga itu belum dipisahkan biosolar yang subsidi maupun biosolar yang non-subsidi. Biosolar subsidi maupun non-subsidi baru akan ketahuan setelah dilakukan good issue atau penjualan di dalam faktur pajak maupun invoice yang dikeluarkan  oleh PT. Pertamina," jelas Mars Ega. 

Guna mengatasi sejumlah tantangan tersebut, Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM untuk memfinalisasi penguatan regulasi dan solusi atas berbagai tantangan operasional tersebut.

"Sehingga dengan adanya kebijakan ini, ini akan memperkuat pasokan biosolar B50 kepada masyarakat karena kami selaku badan usaha mempunyai fleksibilitas dari sisi operasional," pungkasnya.