Bukan Cuma Tekan Emisi, Pasar Karbon Bisa Jadi Mesin Cuan Baru Perusahaan

Suara.com - Perusahaan kini bisa mengandalkan pasar karbon sebagai ladang cuan baru. Sehingga, Pasar karbon tidak hanya menekan emisi gas rumah kaca, tetapi juga berpotensi membuka sumber pendapatan baru bagi pelaku usaha.

Senior Researcher Korea Research Institute on Climate Change (KRIC), Bonn Choi, mengatakan implementasi Artikel 6 Perjanjian Paris (Paris Agreement) membuka peluang pengembangan mekanisme pasar karbon sebagai salah satu instrumen pengurangan emisi.

Menurut dia, investasi pada teknologi inovatif dan fasilitas rendah emisi dapat menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca yang memiliki nilai ekonomi melalui mekanisme pasar karbon sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pengurangan emisi dapat memberikan dua manfaat utama, yaitu mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) sekaligus membuka peluang pendapatan baru melalui transaksi perdagangan karbon," ujar Bonn di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Bonn menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan proyek pengurangan emisi di berbagai sektor.

Potensi tersebut mencakup sektor energi, efisiensi energi rumah tangga, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, kehutanan, hingga teknologi Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS).

Menurutnya, potensi tersebut perlu diikuti dengan percepatan pengembangan pasar karbon. Hal ini dapat dilakukan melalui identifikasi sektor prioritas, penguatan regulasi, serta integrasi berbagai sumber pengurangan emisi ke dalam Emissions Trading System (ETS).

"Dengan mengidentifikasi sektor prioritas, Indonesia dapat mengarahkan investasi karbon secara terukur pada proyek-proyek yang memiliki dampak lingkungan riil, manfaat ekonomi nyata, dan kontribusi pembangunan yang lebih besar," jelasnya.

Dengan mekanisme tersebut, upaya perusahaan mengurangi emisi tidak hanya berdampak pada pencapaian target lingkungan, tetapi juga berpotensi menciptakan nilai ekonomi baru melalui transaksi perdagangan karbon.

ENSIA 2026 sendiri tidak hanya menjadi ajang apresiasi terhadap inovasi. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan perspektif untuk mendorong penerapan inovasi dalam menjawab tantangan ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Selain pasar karbon, ENSIA 2026 turut menyoroti ketahanan rantai pasok pangan sebagai salah satu fondasi ketahanan nasional.

Asisten Deputi Logistik Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Ridky Irfan Wirautama, mengatakan sektor pertanian dan pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Namun, ketahanan pangan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, dinamika ekonomi global, gejolak harga pangan, bencana alam, kesiapan infrastruktur logistik hingga penyusutan lahan produktif.

"Di tengah berbagai tantangan tersebut, inovasi menjadi salah satu solusi kunci. Transformasi pengelolaan sampah, termasuk pengolahan sampah menjadi energi listrik, menunjukkan bagaimana persoalan lingkungan dapat dialihfungsikan menjadi sumber nilai ekonomi sekaligus bagian dari solusi energi," kata Ridky.

Pemerintah juga terus memperluas penerapan ekonomi sirkular pangan serta memitigasi dampak fenomena iklim ekstrem.

Di sektor logistik maritim, pengembangan pelabuhan hijau dan cerdas (green and smart port) digalakkan dengan memadukan digitalisasi, tata kelola modern, budaya Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI), serta prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).

Pengembangan ekonomi biru (blue economy) juga menjadi salah satu pilar penguatan ketahanan pangan sekaligus membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir.

Hal tersebut dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan pangan berprotein, penciptaan lapangan kerja, serta pembukaan peluang investasi.

"Pada 2026, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dicanangkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir yang mengintegrasikan rantai nilai dari hulu ke hilir, mulai dari produksi penangkapan, pengolahan, fasilitas pendingin dan penyimpanan, hingga jaringan distribusi pasar," kata Ridky.

Ia menegaskan, penguatan ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan penyelarasan kebijakan. Dengan demikian, rantai pasok dan logistik komoditas pangan dapat berjalan efektif serta menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

"Melalui kolaborasi dan penyelarasan arah kebijakan pangan lintas sektor, kita dapat memastikan kelancaran sekaligus memperkuat rantai pasok dan logistik komoditas pangan agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia," pungkas Ridky.