Retribusi TKA Didorong Tak Sekadar Jadi Pendapatan, Tapi Perkuat Kompetensi Tenaga Kerja Lokal

Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Penerimaan tersebut tidak hanya menjadi sumber pendapatan daerah, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengawasan penggunaan TKA dan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal.

Direktur Pendapatan Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kemendagri, Teguh Narutomo, mengatakan optimalisasi retribusi perlu diikuti dengan tata kelola yang tertib, transparan, dan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

"Jangan sampai retribusi berhenti sebagai angka dalam penerimaan daerah. Yang lebih penting adalah bagaimana penerimaan tersebut kembali menjadi program yang meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal," ujar Teguh.

Menurut Teguh, penerimaan Retribusi Penggunaan TKA perlu diarahkan melalui mekanisme earmarking untuk mendukung pengembangan keahlian tenaga kerja lokal, pembinaan ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan.

Program yang dapat didukung antara lain pelatihan berbasis kompetensi, upskilling, dan sertifikasi profesi.

Di sisi lain, Kemendagri melalui Direktorat Pendapatan Daerah berperan dalam membina dan mengawasi pemerintah daerah, terutama dalam aspek regulasi, pemungutan, serta tata kelola keuangan atas penerimaan Retribusi Penggunaan TKA.

Pembinaan dilakukan antara lain melalui evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pengawasan pengalokasian penerimaan dalam APBD, serta monitoring dan evaluasi kinerja pendapatan daerah.

Teguh menilai penguatan tata kelola juga perlu didukung integrasi data dan sistem antara pemerintah pusat dan daerah.

Langkah tersebut penting untuk memastikan informasi mengenai TKA, perizinan, dan kewajiban retribusi dapat dikelola secara lebih akurat.

"Integrasi sistem menjadi salah satu kunci untuk memastikan tidak ada data TKA dan potensi retribusi yang terlewat. Kita perlu membangun keterhubungan data antara pusat dan daerah sehingga proses pengawasan dan pemungutan dapat berjalan lebih cepat dan akurat," katanya.

Menurut dia, pengawasan TKA di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketidaksinkronan data pusat dan daerah, kepatuhan pemberi kerja, koordinasi lintas instansi, serta mobilitas TKA yang berpindah antarwilayah.

Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat koordinasi, integrasi sistem, serta pemeriksaan silang data.

Pengawasan juga dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk memastikan kesesuaian dokumen TKA dengan kondisi aktual serta pemenuhan kewajiban retribusi.

"Pengawasan penggunaan TKA bukan semata-mata soal pembatasan. Yang lebih penting adalah memastikan penggunaannya sesuai ketentuan, kewajiban retribusinya terpenuhi, dan penerimaan yang diperoleh dapat kembali dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas serta daya saing tenaga kerja lokal," tandas Teguh.