Aturan Baru Ojol Hingga Kurir Makanan Resmi Dirilis, Apa Saja Untungnya Bagi Mitra?

Suara.com - Kepastian hukum bagi para pelaku industri transportasi berbasis aplikasi akhirnya menemui titik terang. Pemerintah pusat secara resmi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Regulasi payung ini dirancang khusus untuk menata ulang berbagai aspek esensial dalam ekosistem transportasi online, mulai dari operasional ojek online (ojol), angkutan penumpang umum, hingga layanan logistik pengiriman barang dan pesan antar makanan.

Pengumuman penerbitan regulasi ini disampaikan secara langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto di lingkungan legislatif.

Penetapan payung hukum ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai polemik kemitraan yang selama ini kerap disuarakan oleh para pengemudi di lapangan.

“Hari ini secara resmi pemerintah merilis Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Substansi beleid terbaru ini menjangkau dimensi yang sangat luas. Ruang lingkup aturan tersebut tidak hanya menyentuh perihal tarif transportasi, tetapi juga mencakup tata kelola sistem elektronik, perlindungan usaha mikro, standar hubungan kemitraan, hak jaminan sosial, hingga aspek ketenagakerjaan secara komprehensif.

Guna memastikan regulasi ini segera operasional di lapangan, pemerintah telah menetapkan tenggat waktu yang ketat bagi kementerian teknis untuk segera merumuskan aturan turunan paling lambat pada 31 Desember 2026.

Mengingat luasnya dimensi ekosistem ekonomi gig yang diatur dalam Perpres ini, pelaksanaannya tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa roda implementasi kebijakan ini akan dikemudikan oleh tiga kementerian yang berbeda, menyesuaikan dengan spesifikasi layanannya masing-masing.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memegang otoritas penuh terkait pengaturan tarif dan keselamatan angkutan penumpang.

Sementara itu, regulasi yang menyangkut tarif pengantaran logistik, barang, dan makanan akan berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Adapun urusan standardisasi hubungan kemitraan antara aplikator dan pengemudi diserahkan kepada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Demi mencegah terjadinya tumpang tindih regulasi atau ego sektoral antarinstansi, ketiga kementerian tersebut telah bersepakat untuk meleburkan kordinasi melalui sebuah forum komunikasi atau sekretariat bersama.

Sekretariat ini akan dipimpin secara langsung oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, untuk memastikan seluruh draf aturan turunan berjalan selaras dan tidak membebani ekosistem industri.

Respon Gojek dan Implementasi Potongan 8 Persen

Hadirnya Perpres Nomor 27 Tahun 2026 ini langsung mendapatkan sorotan dari para pelaku utama industri transportasi digital. Perusahaan teknologi raksasa Gojek merespons positif langkah pemerintah tersebut, menilainya sebagai tonggak penting dalam memperkuat ekosistem digital yang sehat, kompetitif, dan berkesinambungan.

CEO GoTo, Hans Patuwo, mengonfirmasi bahwa pihak aplikator siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menerapkan regulasi ini di lapangan.

“Kami menyambut baik Peraturan Presiden ini dan berkomitmen untuk senantiasa mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, serta berkolaborasi erat dengan Pemerintah guna memastikan implementasinya berjalan secara efektif,” kata Hans dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2026).

Salah satu poin paling krusial dalam beleid ini adalah penetapan batas maksimal skema bagi hasil atau potongan komisi aplikator, yang kini dikunci di angka 8 persen khusus untuk layanan angkutan penumpang roda dua. Menanggapi poin krusial tersebut, manajemen Gojek mengklaim bahwa perusahaannya telah mencuri start dan menerapkan penyesuaian tarif jauh hari sebelum regulasi ini diresmikan oleh Istana.

“Skema bagi hasil atau komisi 8 persen sudah kami implementasikan pada layanan transportasi penumpang roda dua GoRide sejak 1 Juli 2026,” ujarnya.

Meski kebijakan untuk sektor transportasi penumpang sudah menemui kejelasan, pihak Gojek menyatakan masih dalam posisi menunggu arahan teknis atau aturan turunan dari Kementerian Komdigi terkait penyesuaian regulasi untuk layanan pengantaran barang (GoSend) dan makanan (GoFood).

Selain patuh pada aturan tarif komisi, perusahaan ride-hailing ini juga terus memprioritaskan kualitas hidup para mitranya. Bagi aplikator, pengemudi bukan sekadar angka di atas layar, melainkan tulang punggung operasional bisnis.

“Sejalan dengan komitmen Pemerintah, kesejahteraan Mitra Driver adalah hal yang sangat penting bagi Gojek. Hal ini kami wujudkan melalui berbagai inisiatif, termasuk Program Apresiasi Mitra (PAM),” tutur Hans.

Program Apresiasi Mitra (PAM) merupakan sebuah skema penghargaan loyalitas yang diberikan secara khusus kepada mitra driver yang memenuhi kualifikasi kinerja, tingkat konsistensi on-bid, serta durasi masa kemitraan. Jaring pengaman sosial dan dukungan fasilitas yang disalurkan melalui program PAM ini cukup beragam, di antaranya meliputi:

• Fasilitas jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja melalui BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan.
• Penyaluran BHR pada momen perayaan hari besar keagamaan.
• Pemberian dana beasiswa pendidikan serta distribusi perlengkapan sekolah bagi anak-anak dari mitra driver.
• Bantuan perangkat kerja berupa unit handphone baru untuk mendukung kelancaran operasional harian.
• Penghargaan spesial tingkat tinggi berupa program perjalanan ibadah umrah gratis bagi mitra yang menunjukkan dedikasi luar biasa.