2027 Warga RI Bakal Berebut Makanan dan Minuman, Rak Supermarket Terancam Kosong

Suara.com - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) mengeluhkan stok bahan baku industri yang semakin menipis. Sejumlah perusahaan bahkan mulai menghadapi kekurangan pasokan akibat persediaan yang tidak sebanding dengan kebutuhan produksi.

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan, persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena sebagian stok bahan baku belum memiliki kontrak, sementara persediaan lainnya sudah habis atau tidak mencukupi kebutuhan industri.

"Ya, kami sebetulnya sudah menyampaikan beberapa kebutuhan tambahan untuk bahan baku. Karena ternyata ada beberapa industri anggota kami yang kekurangan," kata Adhi usai audiensi dengan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji di Kantor Kementerian Perindustrian, Rabu (14/10/2026).

Adhi menjelaskan, hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian menemukan ketidaksesuaian antara stok bahan baku yang tersedia dan kebutuhan perusahaan. Pemerintah pun perlu mempertemukan pelaku industri yang kekurangan pasokan dengan pihak yang masih memiliki persediaan.

Masalahnya, ketersediaan stok yang ada belum tentu mampu menjamin kelangsungan produksi hingga awal tahun depan. Gapmmi memperkirakan persediaan bahan baku yang dimiliki industri akan habis pada awal 2027 jika tidak ada tambahan pasokan.

"Nah, itulah yang di-arrange oleh Pak Dirjen dan industri untuk bisa dipertemukan, sehingga kita berharap tahun 2026 ini bisa cukup. Tapi kita minta tahun 2027 awal itu sudah stoknya, kami hitung akan habis. Oleh sebab itu perlu percepatan untuk NK-nya supaya bisa diputuskan oleh pemerintah segera," ujarnya.

Gapmmi mendesak pemerintah mempercepat penetapan Neraca Komoditas (NK) agar kebutuhan bahan baku industri makanan dan minuman dapat dipenuhi tepat waktu. Bahan baku yang menjadi perhatian antara lain gula, garam, jagung, daging, dan sejumlah komoditas lainnya.

Kepastian pasokan menjadi krusial bagi industri makanan dan minuman. Selain berpotensi mengganggu kelancaran produksi, ketidakpastian bahan baku juga dapat menekan daya saing perusahaan dalam menjaga harga produk tetap terjangkau dan bersaing di pasar global.

Di tengah kebutuhan menjaga kinerja industri manufaktur, persoalan pasokan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Lambatnya kepastian bahan baku berisiko membuat pelaku usaha kesulitan menyusun rencana produksi dan mengantisipasi kebutuhan pasar pada tahun depan.

Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan pemerintah akan mendukung peningkatan daya saing industri makanan dan minuman, termasuk dalam menyelesaikan persoalan ketersediaan bahan baku.

"Ya, tentu mereka menyampaikan apa saja yang menjadi aspirasi dari asosiasi makanan minuman, misalkan, ya tentang ketersediaan bahan baku, tentang ekosistem yang mesti dibangun dan macam-macam yang lainnya. Insyaallah Kementerian Perindustrian pasti akan memberikan dukungan yang baik lah untuk terciptanya industri kita menjadi lebih berdaya saing," kata Sarmuji.

Sarmuji menambahkan, persoalan bahan baku tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja sehingga membutuhkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah juga perlu mencari solusi atas perbedaan harga bahan baku yang dapat memengaruhi daya saing industri dalam negeri.