Stok Makanan di Supermarket Terancam Kosong Tahun Depan, Apa yang Sedang Terjadi Terjadi?

Suara.com - Industri makanan dan minuman menghadapi persoalan ketersediaan bahan baku menjelang awal 2027 dan Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) mengungkapkan masalah ini dipicu oleh belum jelasnya Neraca Komoditas tahun depan.

Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman pada pekan ini di Jakarta bilang persediaan bahan baku belum sesuai dengan kebutuhan. Sejumlah stok belum memiliki kontrak, sementara persediaan lainnya tidak mencukupi kebutuhan produksi.

Ia juga mengatakan Gapmmi sudah meminta pemerintah mempercepat penetapan Neraca Komoditas agar kebutuhan bahan baku industri dapat segera dipastikan.

“Ya, kami sebetulnya sudah menyampaikan beberapa kebutuhan tambahan untuk bahan baku. Karena ternyata ada beberapa industri anggota kami yang kekurangan," ujar Adhi di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta.

Apa saja bahan baku yang menipis dan apa dampaknya?

Menurut Adhi, bahan baku yang menjadi perhatian industri antara lain gula, garam, jagung, dan daging. Gapmmi memperkirakan persediaan yang diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah perusahaan akan habis pada awal 2027.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai situasi ini perlu mendapat perhatian pemerintah. Jika diabaikan, maka akan ada risiko kelangkaan barang dan antrean konsumen yang juga bisa menimbulkan keresahan masyarakat.

“Yang jelas faktor kelangkaan itu sendiri dan juga antrean yang kemungkinan ini akan meresahkan konsumen, itu yang perlu diantisipasi," tegas Faisal.

Kelangkaan bahan makanan tentu saja akan dihindari pemerintah di tengah kondisi kelangkaan BBM serta semakin seringnya terjadi pemadaman listrik massal di Indonesia belakangan ini - yang juga sudah menimbulkan keresahan masyarakat.

Apa Neraca Komoditas?

Neraca Komoditas merupakan instrumen pemerintah yang memuat data kebutuhan dan pasokan komoditas secara nasional, termasuk bahan baku dan bahan penolong untuk industri.

Data tersebut mencakup kebutuhan industri, persediaan atau stok, serta hasil produksi komoditas. Pemerintah menggunakan Neraca Komoditas sebagai salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan dan perizinan ekspor-impor. 

Dalam persoalan industri makanan dan minuman, percepatan penetapan Neraca Komoditas diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan perusahaan dengan pasokan yang tersedia. Kepastian tersebut juga dibutuhkan agar pemerintah dapat memperhitungkan kekurangan pasokan yang perlu dipenuhi melalui produksi dalam negeri maupun impor.

Untuk industri makanan dan minuman, sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2025 Neraca Komoditas ditetapkan oleh pemerintah lewat Menteri Koordinator bidang Pangan bersama kementerian dan lembaga terkait.

Lazimnya rancangan Neraca Komoditas sudah tersedia menjelang akhir tahun kalender.

Bagaimana kondisi saat ini?

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika ketersediaan bahan baku secara keseluruhan masih mencukupi hingga akhir 2026. Namun, pemerintah perlu mempertemukan persediaan yang tersedia dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.

“Jadi berkecukupan, cuma tadi tinggal ada jumlahnya, kuantitasnya berkecukupan, nah ini yang perlu dipertemukan. Kebutuhan dan dari yang punya sekarang. Tapi secara totalnya mencukupi," katanya.

Tapi menurut Adhi dari Gapmmi, kondisi saat ini sudah mengkhawatirkan. Persediaan bahan baku yang dimiliki industri akan habis pada awal 2027 jika tidak ada tambahan pasokan.

Kepastian pasokan menjadi krusial bagi industri makanan dan minuman. Selain berpotensi mengganggu kelancaran produksi, ketidakpastian bahan baku juga dapat menekan daya saing perusahaan dalam menjaga harga produk tetap terjangkau dan bersaing di pasar global.

Lalu apa yang harus dilakukan?

Mohammad Faisal menilai gangguan pasokan bahan baku dapat berdampak pada harga sekaligus ketersediaan produk makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi persoalan tersebut sebelum memengaruhi konsumen.

“Jadi produk turunan yang diolah industri ini yang akan punya dampak serius kepada masyarakat, konsumen,” kata Faisal.

Faisal menyarankan pemerintah segera memperkuat koordinasi antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Koordinasi diperlukan untuk memastikan pasokan dari produksi dalam negeri maupun impor sesuai dengan kebutuhan industri.

"Jadi semuanya, berapa besarannya yang harus diimpor atau yang harus disuplai dari dalam negeri dari waktu ke waktu, itu kan mestinya dipantau dengan Neraca Komoditas tadi. Jadi sangat penting memang untuk disegerakan," ungkapnya.