- Google mengklaim mengirim lebih dari 1 miliar kunjungan per bulan ke media Indonesia.
- Ada lebih dari 30 kerja sama lisensi konten B2B aktif dengan penerbit lokal.
- Pengakuan B2B dalam RUU Hak Cipta berpotensi memperluas kemitraan media.
Suara.com - Ekosistem media nasional dan ekonomi digital Indonesia berpeluang tumbuh makin inklusif melalui sinergi berkelanjutan antara penerbit berita lokal dan platform digital.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait Revisi Undang-Undang Hak Cipta di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026), Google menegaskan komitmennya untuk terus mendukung keberlanjutan media lokal serta pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Manajer Kemitraan Berita Google Asia Tenggara, Yos Kusuma, mengungkapkan bahwa platform digital hadir sebagai sarana distribusi vital yang membuka akses audiens luas sekaligus mendukung monetisasi secara cuma-cuma.
Google mengklaim telah mengirimkan lebih dari 1 miliar kunjungan rujukan setiap bulan kepada penerbit berita di Indonesia sepanjang 2025. Aliran trafik tersebut menjadi salah satu peluang bagi media lokal untuk memperluas jangkauan pembaca sekaligus mengembangkan sumber pendapatan di tengah perubahan industri media digital.
![Ilustrasi Google di HP Android. [Unsplash/Shutter Speed]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/04/02/90871-ilustrasi-google-di-hp-android.jpg)
Kehadiran rujukan trafik ini menjadi modal penting bagi media nasional, di mana data SimilarWeb mencatat 100 penerbit nasional masih berhasil membukukan penghasilan minimal Rp670 miliar pada tahun lalu dengan porsi iklan programatik mencapai 60 persen.
"Di tahun 2025 Google mengirimkan lebih dari 1 miliar kunjungan atau 1 miliar tracking per bulan bagi penerbit berita di Indonesia. Jadi penerbit berita memanfaatkan Google untuk mencapai atau menjangkau audiensnya dan memonetisasi secara cuma-cuma," ujar Yos dalam rapat itu.
Guna menjaga keseimbangan dan otonomi penerbit, Google memegang lebih dari 30 lisensi kerja sama aktif berbasis business-to-business (B2B) serta telah melatih puluhan ribu tenaga media di Indonesia. Yos menekankan bahwa pemilik situs memiliki kendali penuh atas pemanfaatan konten mereka, mulai dari pengindeksan di mesin pencari hingga integrasi pada teknologi AI seperti Gemini.
"Pemilik situs memiliki kendali penuh dan bebas atas bagaimana konten mereka ditampilkan di berbagai elemen Google. Oleh karena itu, pemberlakuan pemungutan atas tautan tidak akan memberikan pilihan lain bagi kami di Google selain menghentikan crawling, pengindeksan, dan pendistribusian berita Indonesia kepada para penduduk lokal," tegas Agung.
Google juga membuka peluang perluasan kerja sama B2B apabila undang-undang hak cipta mendatang mengakui mekanisme tersebut secara tegas. Sejalan dengan hal tersebut, Government Affairs & Public Policy Manager Google, Agung Pamungkas, menyampaikan bahwa kebebasan membagikan tautan (link) dan snippet merupakan prinsip dasar internet yang efisien.
Regulasi yang seimbang dan berstandar internasional dinilai akan melindungi kekayaan intelektual sekaligus menjaga kelancaran distribusi informasi tanpa menghambat iklim ekonomi digital. Langkah kolaboratif ini sejalan dengan komitmen Dewan Pers untuk membangun ekosistem informasi digital yang berkeadilan, melindungi nilai ekonomi karya jurnalistik, dan mendorong kemajuan industri media nasional secara berkelanjutan.