- Ekonom UGM Rijadh Djatu Winardi menyatakan kekurangan penerimaan pajak 2026 meningkatkan risiko utang negara dan bunga.
- Realisasi pajak hingga Oktober 2026 mencapai 76,2 persen sehingga masih kurang Rp514 triliun dari target akhir tahun.
- Tekanan fiskal tersebut berpotensi menyempitkan ruang anggaran, memangkas transfer daerah, dan membebani daya beli masyarakat.
Di tengah risiko tersebut, Rijadh menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
![Petugas melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Minggu, Rabu (14/1/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/01/14/32424-pajak-ilustrasi-pajak-djp-kantor-pajak-kantor-pelayanan-pajak.jpg)
Dukungan publik perlu diimbangi dengan tata kelola anggaran yang baik serta hasil belanja negara yang dapat dirasakan kembali oleh masyarakat.
Di sisi lain, ia melihat pemerintah masih memiliki peluang mengejar kekurangan penerimaan pada akhir tahun.
Secara historis, penerimaan pajak biasanya mengalami peningkatan menjelang penutupan tahun, terutama melalui pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak.
Menurut Rijadh, optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan dapat membantu menutup sebagian kekurangan penerimaan pajak. Namun, ia tidak memastikan seluruh target yang belum tercapai dapat tertutup melalui langkah tersebut.