REGIONAL:
Suara.com - Perum Bulog menegaskan, praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang belakangan menjadi perhatian publik merupakan tindakan oknum masyarakat di luar perusahaan. Penegasan tersebut didasarkan pada hasil penelusuran bersama aparat penegak hukum yang, menurut Direktur Utama Perum Bulog, tidak menemukan keterlibatan karyawan Bulog sebagai pelaku pengoplosan. Temuan ini sekaligus menjadi klarifikasi penting untuk meluruskan informasi yang berkembang serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas BULOG dalam menjalankan penugasan pemerintah di bidang pangan.
Hasil penelusuran tersebut memperjelas bahwa praktik pengoplosan beras SPHP tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan keterlibatan karyawan Bulog. Penyalahgunaan program oleh pihak tertentu harus dibedakan secara tegas dari mekanisme penyaluran resmi yang dijalankan perusahaan. Bulog memastikan bahwa setiap proses distribusi memiliki ketentuan dan prosedur yang wajib dipatuhi, sementara tindakan penyimpangan oleh oknum di luar perusahaan menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti bersama aparat berwenang.
Berdasarkan pendalaman yang dilakukan, dugaan penyalahgunaan beras SPHP mengarah pada oknum masyarakat yang memanfaatkan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) melalui mekanisme pemesanan pada aplikasi Klik SPHP. Penelusuran terhadap alur distribusi dan transaksi menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi sumber penyimpangan sekaligus memperjelas pihak yang bertanggung jawab. Langkah ini menunjukkan keseriusan BULOG dalam mengungkap fakta secara transparan, mengedepankan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, kesimpulan tersebut diperoleh melalui koordinasi dan penelusuran bersama aparat penegak hukum, termasuk Bareskrim Polri, unsur intelijen, dan jajaran kepolisian daerah.
"Dari hasil penelusuran kami dengan teman-teman Bareskrim, termasuk teman-teman dari Intel, masing-masing Polda dan sebagainya, yang terindikasi kemarin itu murni ya, dari oknum masyarakat,” tegas Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangannya, Jumat, (13/11/2026).
Lebih lanjut, Ahmad Rizal Ramdhani memberikan penegasan mengenai posisi karyawan Bulog dalam kasus tersebut.
"Jadi dari oknum Bulog tidak terlibat sama sekali, clear and clean," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa indikasi praktik pengoplosan mengarah pada oknum di jaringan RPK yang memperoleh beras melalui aplikasi Klik SPHP. Meski pengawasan menjadi lebih kompleks setelah beras beredar di pasar, Bulog tetap menjalankan fungsi pengendalian dan mengajak masyarakat melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan untuk segera ditindaklanjuti.
Sebagai wujud komitmen menjaga integritas program pemerintah, Bulog telah mengambil langkah konkret melalui pembentukan Satuan Tugas Khusus dan penguatan pemeriksaan terhadap jaringan mitra RPK secara nasional. Pengawasan dilakukan untuk memastikan beras SPHP disalurkan sesuai peruntukan, tidak mengalami pengemasan ulang maupun pengoplosan, serta dijual berdasarkan ketentuan harga yang berlaku. Bulog juga terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar setiap indikasi penyimpangan dapat ditelusuri secara menyeluruh dan ditindak sesuai ketentuan.
Di sisi internal, Bulog terus melakukan evaluasi dan penguatan tata kelola distribusi, termasuk penyempurnaan mekanisme pengawasan, pengetatan standar operasional prosedur, serta peningkatan kepatuhan mitra penyalur. Perusahaan menegaskan bahwa upaya pembenahan merupakan bagian dari tanggung jawab institusi untuk menutup potensi celah penyalahgunaan dan memastikan seluruh proses bisnis berjalan semakin transparan, profesional, dan akuntabel. Langkah tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa Bulog tidak hanya berkomitmen mengungkap penyimpangan, tetapi juga melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan.
Perum Bulog menegaskan kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga melalui integritas, transparansi, dan tindakan nyata. Sebagai operator pangan pemerintah, Bulog berkomitmen untuk tidak memberikan ruang bagi praktik penyalahgunaan beras SPHP dalam bentuk apa pun, sekaligus memastikan setiap butir beras yang disalurkan melalui program stabilisasi pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan pengawasan yang semakin kuat, sinergi bersama aparat penegak hukum, dan pembenahan tata kelola secara konsisten, BULOG optimistis dapat terus memperkuat kepercayaan publik serta menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas pasokan, keterjangkauan harga, dan ketahanan pangan nasional.***
TERPOPULER