Suahasil Ungkap Insentif Pajak untuk Pekerja hingga UMKM, Ini Rinciannya

Suara.com - Pemerintah memberikan sejumlah insentif pajak untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha. Fasilitas yang diberikan mulai dari pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bulanan bagi pekerja di sektor padat karya dengan gaji hingga Rp10 juta, hingga pembebasan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan omzet tertentu.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, insentif perpajakan menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong kegiatan usaha. Bentuknya beragam, mulai dari pembebasan, pengurangan, hingga pemberian tarif pajak khusus.

"Dukungan APBN dilakukan dengan insentif pajak yang berupa pembebasan, pengurangan ataupun tarif pajak khusus untuk menjaga daya beli, mendorong usaha, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan fasilitas Pajak Penghasilan," ujar Suahasil di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Salah satu fasilitas yang diberikan menyasar pekerja di sektor padat karya. Pemerintah memberikan fasilitas PPh bulanan bagi pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta. Dengan skema ini, pembayaran PPh tidak dipotong setiap bulan dan baru diperhitungkan pada akhir tahun.

"Gaji pekerja di sektor-sektor padat karya, gaji sampai dengan 10 juta rupiah, gaji di bawah itu bebas dari pajak penghasilan bulanan, nanti bayarnya di akhir tahun saja. Sehingga itu akan membantu cash flow dari perusahaan," urainya.

Pemerintah juga memberikan insentif untuk pembelian rumah melalui fasilitas pembebasan PPN bagi rumah dengan harga hingga Rp2 miliar.

Sementara bagi pelaku UMKM, pemerintah menetapkan pembebasan pajak untuk usaha dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun. Adapun usaha dengan omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun dapat memanfaatkan tarif PPh final sebesar 0,5 persen.

Suahasil mengatakan, berbagai fasilitas perpajakan itu diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Meski memperoleh insentif, wajib pajak tetap diharapkan memenuhi ketentuan dan kewajiban perpajakan yang berlaku.

"Fasilitas-fasilitas ini kita maksudkan supaya masyarakat bisa berusaha, namun tetap bisa memenuhi kewajiban perpajakannya, kepatuhan perpajakannya, dan kepatuhan perpajakan itu akan menjadi bagian dari yang tadi saya katakan tanggung jawab APBN mengumpulkan Rp3.435 triliun di tahun yang akan datang," jelas Suahasil.

Insentif Pajak Jadi Bagian Strategi Penerimaan Negara

Suahasil menjelaskan, pemerintah tidak memungut seluruh potensi pajak yang tersedia. Sebagian potensi penerimaan sengaja tidak ditarik melalui berbagai fasilitas perpajakan agar dana tersebut tetap beredar di masyarakat dan dapat mendukung aktivitas ekonomi.

Ia menyebut potensi penerimaan pajak yang tidak dipungut pemerintah mencapai sekitar 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun. Menurutnya, kebijakan perpajakan tidak hanya berorientasi pada pengumpulan penerimaan, tetapi juga mencakup pemberian insentif kepada rumah tangga dan dunia usaha.

"Setiap tahun, pemerintah tidak mengumpulkan pajak di sekitar 2,2% dari PDB. Jadi, kalau tax ratio kita dibilang rendah, 10% sesungguhnya yang bisa dikumpulkan itu 12%," kata Suahasil.

Ia menambahkan, potensi pajak yang tidak dipungut sengaja dipertahankan agar bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menggerakkan perekonomian.

"Tapi dengan sengaja 2%-nya tidak dikumpulkan, supaya apa? Supaya 2% ini terus beredar di tengah masyarakat dan itu merupakan bagian dari insentif perpajakan," imbuhnya.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak pada 2027. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mematok target penerimaan sebesar Rp2.593,4 triliun, meningkat 12,2 persen dibandingkan outlook penerimaan pajak 2026 yang mencapai Rp2.310,8 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pencapaian target tersebut akan didukung sejumlah strategi, mulai dari intensifikasi berbasis teknologi, perluasan basis pajak, penguatan kepatuhan wajib pajak, hingga optimalisasi sistem Coretax dan compliance risk management.

"Di 2027 secara garis besar, beberapa strategi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wamen memang akan mengarah kepada intensifikasi yang menggunakan teknologi, yang mengoptimalkan sistem Coretax yang sudah ada, kemudian compliance risk management yang juga sudah kita optimalkan," ujar Bimo di Bogor, Kamis (1/10/2026).

Bimo menambahkan, target penerimaan pajak 2027 meningkat sekitar 2,3 kali lipat dibandingkan realisasi pada 2016. Peningkatan target itu akan didukung penguatan kapasitas administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi data. ***