Pemerintah Tetapkan HPP Jagung Rp6.400 per Kg, Petani Tak Boleh Dibeli Lebih Murah

Suara.com - Pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) jagung pipilan kering sebesar Rp6.400 per kilogram (kg). Perum Bulog juga diwajibkan menyerap jagung petani ketika harga pasar turun hingga berada di bawah harga yang ditetapkan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 457 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 10 November 2026. HPP sebesar Rp6.400 per kg berlaku untuk jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen di tingkat gudang Bulog.

Selain itu, pemerintah menetapkan harga pembelian sebesar Rp5.500 per kg untuk jagung dengan kadar air 18-20 persen di tingkat petani.

Sementara itu, harga acuan penjualan jagung pipilan kering di tingkat peternak ditetapkan sebesar Rp5.800 per kg dengan kadar air 15 persen.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Brigjen Pol Hermawan, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan harga jagung bagi petani dan peternak.

“Petani harus mendapatkan harga yang layak agar tetap bersemangat meningkatkan produksi. Namun, pemerintah juga harus memastikan peternak mendapatkan jagung dengan harga terjangkau. Keseimbangan kedua kepentingan ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pangan nasional,” ujar Hermawan, dikutip pada Minggu (15/11/2026).

Dia menjelaskan, HPP berfungsi sebagai harga dasar atau batas bawah pembelian jagung oleh pemerintah melalui Bulog. Dengan demikian, petani tetap diperbolehkan menjual hasil panennya di atas HPP apabila harga pasar sedang tinggi.

“HPP itu jaring pengaman bagi petani. Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi. Tapi kalau harga pasar sedang bagus dan petani bisa menjual di atas HPP, silakan. Itu hak petani dan tidak melanggar aturan. Yang tidak boleh adalah membeli jagung petani di bawah HPP, atau menjual kepada konsumen dan peternak melebihi harga acuan, HAP, maupun HET yang ditetapkan,” ucap Hermawan.

Kewajiban Bulog menyerap jagung petani juga mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, Bulog ditugaskan menyerap sedikitnya 1 juta ton jagung produksi dalam negeri sepanjang 2026 untuk memperkuat Cadangan Jagung Pemerintah.

Cadangan tersebut selanjutnya disalurkan kepada peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Pada Oktober 2026, pemerintah juga menambah alokasi jagung untuk program tersebut sebanyak 150 ribu ton.

Di sisi lain, Bapanas mengingatkan seluruh pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan HPP, Harga Acuan Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), serta harga dalam program SPHP.

Bapanas menyebut pemerintah telah mengalokasikan subsidi sekitar Rp160 triliun pada 2026 untuk menjaga stabilitas harga pangan. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Pelanggaran yang masuk kategori tindak pidana di bidang pangan dapat diancam hukuman penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.