Mau Menikah? Ini Cara Membuat Akta Perkawinan dan Bedanya dengan Buku Nikah

Suara.com - Momen pernikahan menjadi salah satu fase hidup paling membahagiakan sekaligus sakral bagi pasangan kekasih.

Di balik kehangatan pesta dan prosesi keagamaan, aspek legalitas dokumen hukum kependudukan merupakan hal krusial yang tidak boleh terlewatkan.

Dokumen resmi tersebut penting untuk menjamin hak keperdataan pasangan, mempermudah pengurusan Kartu Keluarga (KK), hingga pengurusan hak anak di kemudian hari.

Namun, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa seluruh dokumen pernikahan di Indonesia bentuknya sama.

Padahal, terdapat perbedaan mendasar antara Akta Perkawinan dan Buku Nikah, baik dari institusi penerbitnya maupun peruntukannya.

Memahami perbedaan ini serta tata cara pembuatan Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akan membantu pasangan mempersiapkan pernikahan dengan lebih matang.

Beda Akta Perkawinan dan Buku Nikah: Peruntukan dan Lembaga Penerbit

Perbedaan paling utama antara Akta Perkawinan dan Buku Nikah terletak pada lembaga penerbit serta keyakinan agama mempelai.

Buku Nikah diperuntukkan bagi pasangan yang beragama Islam. Dokumen ini dikeluarkan langsung oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah naungan Kementerian Agama setelah prosesi akad nikah selesai dilaksanakan.

Buku Nikah fisik terdiri dari dua buah buku saku, yakni berwarna cokelat untuk suami dan berwarna hijau untuk istri.

Sementara itu, Akta Perkawinan merupakan dokumen resmi berupa lembaran akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Dokumen ini diperuntukkan bagi pasangan non-Muslim—seperti pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, serta Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa—yang pernikahan keagamaannya telah disahkan oleh pemuka agama masing-masing.

Dengan kata lain, KUA mengurus pencatatan nikah warga Muslim, sedangkan Disdukcapil mencatat pernikahan warga non-Muslim.

Persyaratan Berkas Pembuatan Akta Perkawinan di Disdukcapil

Bagi pasangan non-Muslim yang hendak mengurus Akta Perkawinan di kantor Disdukcapil setempat, ada beberapa dokumen persyaratan administrasi yang wajib disiapkan.

Persyaratan berkas utama yang perlu dilengkapi meliputi beberapa dokumen penting:

• Surat keterangan telah terjadinya perkawinan yang ditandatangani oleh pemuka agama atau penghayat kepercayaan.
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) asli kedua mempelai.
• Pasfoto berwarna ukuran 4x6 berdampingan antara suami dan istri.
• Fotokopi KTP-el milik dua orang saksi yang menghadiri prosesi atau pencatatan.
• Formulir pendaftaran pencatatan perkawinan (Formulir F-2.01) yang telah diisi lengkap.

Apabila salah satu atau kedua mempelai pernah menikah sebelumnya, pemohon wajib melampirkan berkas tambahan.

Bagi janda atau duda karena cerai hidup, wajib melampirkan fotokopi Akta Perceraian. Sementara bagi janda atau duda karena cerai mati, wajib menyertakan fotokopi Akta Kematian pasangan terdahulu.

Cara Membuat Akta Perkawinan

Proses pengurusan Akta Perkawinan kini tergolong cepat dan praktis. Pasangan mempelai dapat mendatangi loket pelayanan Dinas Dukcapil atau kantor kecamatan sesuai domisili dengan membawa seluruh berkas persyaratan yang dibutuhkan.

Di beberapa daerah, pendaftaran juga dapat dilakukan secara daring melalui sistem pelayanan elektronik Dukcapil.

Setelah berkas diverifikasi oleh petugas dan dinyatakan lengkap, Dinas Dukcapil akan memproses pencatatan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Selain mendapatkan lembaran akta, masyarakat umumnya akan langsung memperoleh layanan mutasi data kependudukan (layanan 3 in 1), di mana status perkawinan pada KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) otomatis diperbarui menjadi kawin tercatat.

Mengenai biaya pengurusan, masyarakat tidak perlu khawatir terbebani biaya tinggi. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses permohonan penerbitan Akta Perkawinan di Dinas Dukcapil tidak dipungut biaya alias gratis.

Karena itu, pastikan mengurusnya secara mandiri tanpa menggunakan jasa perantara agar data kependudukan keluarga terjamin keabsahannya.