- Otoritas Jasa Keuangan memperingatkan masyarakat agar tidak menggunakan jasa joki gagal bayar pinjaman daring.
- Riwayat gagal bayar peminjam akan tetap tercatat secara permanen di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan.
- Penggunaan jasa joki ilegal dapat memicu pencurian data pribadi dan menyulitkan akses pembiayaan masa depan.
OJK meluruskan bahwa tenggat 90 hari sejatinya hanyalah parameter teknis untuk mengklasifikasikan status pendanaan macet dalam penghitungan rasio TWP90, bukan batas penghapusan utang.
Kewajiban pembayaran tetap melekat penuh pada diri peminjam, dan perusahaan penyelenggara memiliki hak hukum untuk menagihnya secara perdata. Merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hak tagih atas suatu perikatan utang baru gugur karena daluwarsa setelah melewati jangka waktu 30 tahun.
Terlepas dari pengaruh ajakan di media sosial, akar persoalan meningkatnya gagal bayar tidak lepas dari tekanan ekonomi riil di masyarakat, di mana laju pertumbuhan pendapatan tertinggal dibandingkan kenaikan biaya hidup sehari-hari.
Situasi ini membuat banyak peminjam terjebak pola gali lubang tutup lubang dengan memanfaatkan beberapa aplikasi pinjol dan layanan PayLater secara bersamaan demi menutup utang sebelumnya, hingga total cicilan melampaui kemampuan finansial mereka.
Selain itu, sebagian gerakan galbay juga muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap akumulasi bunga dan denda yang membengkak serta praktik penagihan kasar, terutama yang dilakukan oleh entitas pinjol ilegal.
Untuk melindungi konsumen di ekosistem yang legal, OJK sebenarnya telah memperketat aturan batas atas manfaat ekonomi bagi pindar berizin. Mulai tahun 2026, bunga dan biaya pinjaman konsumtif jangka pendek dibatasi maksimal sebesar 0,1 persen per hari, turun secara bertahap dari ketentuan sebelumnya yang sebesar 0,3 persen per hari pada 2024.
Catatan gagal bayar yang terekam di dalam SLIK OJK dapat menutup akses pembiayaan formal ketika seseorang hendak mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor, maupun kartu kredit.
Bahkan, saat ini sejumlah perusahaan juga menjadikan pemeriksaan riwayat kredit calon pegawai sebagai salah satu tahapan evaluasi dalam proses rekrutmen kerja.
- Pinjol Legal 2026 Apa Saja?
Baca Juga