- Pemerintah memastikan bahwa Upah Minimum Provinsi tahun 2027 wajib diumumkan paling lambat pada tanggal 21 November 2026.
- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan perhitungan upah minimum bertumpu pada kebutuhan hidup, kondisi ekonomi, serta situasi ketenagakerjaan daerah.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 mewajibkan gubernur menetapkan besaran upah minimum secara menyeluruh di setiap provinsi Indonesia.
Suara.com - Besaran upah pekerja memasuki babak krusial menjelang tenggat waktu pengumuman resmi di tingkat daerah. Pemerintah memastikan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 wajib diumumkan paling lambat pada 21 November 2026.
Ketentuan ini menjadi perhatian utama bagi kalangan pekerja maupun pelaku usaha di berbagai kota besar Indonesia yang menantikan kepastian standar pengupahan tahun depan.
Secara struktural, UMP ditetapkan langsung oleh masing-masing gubernur dan berlaku menyeluruh di seluruh wilayah provinsi sebagai standar upah minimum dasar. Karena setiap daerah memiliki struktur pasar tenaga kerja, biaya hidup, dan kapasitas industri yang beragam, nominal UMP di tiap provinsi pun tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi serta karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menjelaskan bahwa proses kalkulasi upah minimum tahun 2027 bertumpu pada tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi daerah, serta situasi ketenagakerjaan terkini.
Dalam penerapannya, formula penghitungan upah tersebut mengombinasikan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta variabel indeks tertentu yang dipatok pada rentang 0,5 hingga 1,0.
Seluruh mekanisme penyusunan dan penetapan upah minimum 2027 ini berlandaskan pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Merujuk pada payung hukum tersebut, setiap gubernur memiliki kewajiban konstitusional untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) beserta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara itu, untuk tingkatan di bawahnya, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dilaksanakan menyesuaikan dengan kebijakan gubernur di masing-masing daerah.
Agar proses penetapan berjalan serentak dan terukur secara nasional, pemerintah telah mengunci linimasa batas akhir pengumuman upah minimum 2027 dengan urutan sebagai berikut:
- Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027: Diumumkan paling lambat pada 21 November 2026.
- Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027: Ditetapkan paling lambat pada 25 November 2026.
- Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027: Diumumkan paling lambat pada 26 November 2026.
- Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027: Ditetapkan paling lambat pada 30 November 2026.
Acuan UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia
Sembari menantikan keputusan resmi para gubernur terkait besaran kenaikan untuk tahun depan, struktur upah berjalan pada tahun 2026 dapat menjadi tolok ukur awal dalam melihat peta perbandingan antarwilayah. Berikut adalah rincian lengkap daftar UMP tahun 2026 di 38 provinsi di Indonesia yang dikelompokkan berdasarkan kawasan pulau:
1. Kawasan Pulau Jawa
DKI Jakarta: Rp5.729.876
Banten: Rp3.100.881
Jawa Timur: Rp2.446.881
DI Yogyakarta: Rp2.417.495
Jawa Tengah: Rp2.327.386
Jawa Barat: Rp2.317.601
2. Kawasan Pulau Sumatera
Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000
Sumatera Selatan: Rp3.942.963
Aceh: Rp3.932.552
Kepulauan Riau: Rp3.879.520
Riau: Rp3.780.496
Jambi: Rp3.471.497
Sumatera Utara: Rp3.228.971
Sumatera Barat: Rp3.182.955
Lampung: Rp3.047.734
Bengkulu: Rp2.827.250
3. Kawasan Pulau Kalimantan
Kalimantan Utara: Rp3.775.243
Kalimantan Timur: Rp3.762.431
Kalimantan Selatan: Rp3.725.000
Kalimantan Tengah: Rp3.686.138
Kalimantan Barat: Rp3.054.552
4. Kawasan Pulau Sulawesi
Sulawesi Utara: Rp4.002.630
Sulawesi Selatan: Rp3.921.088
Gorontalo: Rp3.405.144
Sulawesi Barat: Rp3.315.934
Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496
Sulawesi Tengah: Rp3.179.565
5. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara
Bali: Rp3.207.459
Nusa Tenggara Barat: Rp2.673.861
Nusa Tenggara Timur: Rp2.455.898
6. Kawasan Kepulauan Maluku dan Papua
Papua Pegunungan: Rp4.508.714
Papua Selatan: Rp4.508.100
Papua: Rp4.436.283
Papua Tengah: Rp4.285.848
Papua Barat: Rp3.841.000
Papua Barat Daya: Rp3.766.000
Maluku Utara: Rp3.552.840
Maluku: Rp3.334.490
Berdasarkan sebaran data upah dasar di seluruh wilayah Tanah Air tersebut, Provinsi DKI Jakarta masih memegang posisi teratas sebagai daerah dengan besaran UMP tertinggi di Indonesia, yakni mencapai angka Rp5.729.876 per bulan.