Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu memberikan sinyal bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa pekan ke depan akan mengumumkan kenaikan harga BBM.
Disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut, bahwa pemerintah tidak bisa terus mempertahankan harga solar dan pertalite di harga saat ini.
"Itu modelling ekonominya saya kira sudah dibuat, nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana, mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena kita harga BBM termurah se-kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," ucap Luhut saat Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.
Terkait rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan, Puan Maharani mengaku terkejut.
"Ya ampun, harga BBM? Belum ada usulan dari pemerintah untuk kenaikan BBM," kata Puan kepada awak media.
Ditambahkan Puan, bahwa untuk kenaikan BBM wewenangnya memang ada di pemerintah. Pihak DPR pun kata Puan akan menunggu.
"Kenaikan BBM yang memutuskan naik eksekutif bukan legislatif jadi kita tunggu. Tapi pidato tanggal 16 lalu disampaikan pemerintah siap menggunakan APBN secara efektif efisien dan memprioritaskan kepentingan masyarakat," tambah Puan.
Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut keputusan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini dalam pembahasan oleh pemerintah.
"Ini sedang dipikirkan. Jadi masih dalam penggodokan, masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan atau tidak," kata Wapres.
Baca Juga: Pemerintah Akan Naikkan Harga Pertalite, Toyota: Masyarakat Lirik Mobil Irit BBM
Wapres mengatakan saat ini beban subsidi negara atas harga BBM sangat besar, lebih dari Rp500 triliun sehingga jika ada kenaikan harga BBM maka hal itu dalam rangka upaya agar subsidi bisa terus berlanjut.
