Ketua Kompolnas, Mahfud MD hari ini, Senin 22 Agustus 2022 menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota Komisi III DPR RI bersama Komnas HAM beserta LPSK.
Dalam RDP itu, Mahfud MD mendapat sejumlah pertanyaan menohok dari anggota DPR RI terkait kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo.
Pertanyaan menohok salah satunya datang dari anggota Komisi III DPR RI dari PDI Perjuangan, Arteria Dahlan. Arteria mengkritisi soal peran dan fungsi dari Kompolnas terhadap Satgasus Polri.
"Sebagai Kompolnas, apa pernah Kompolnas mengevaluasi kepada Satgasus? Ya, yang dibubarkan itu lho. Apa gak tahu orang-orang di Satgasus tiba-tiba bisa sekolah, pas di sekolah gak sekolah tiba-tiba lulus. Setelah masuk, dapat jabatan, jabatan strategis. Setelah itu main-main perkara, jaga-jaga perkara. Itu kan sudah rahasia umum." tanya Arteria seperti dikutip dari kanal Youtube DPR RI
"Pemantauan fungsionalnya mana? pengawasan yang dilakukan oleh Kompolnas. Saya kira pak Benny Mamoto juga (harus) ngomong. Di Polri itu, orang baik stress. Kenapa? orang benar gak jadi bener. Sederhana pak, bagaimana seorang Karopaminal, dengan gaya hidup seperti itu. Padahal itu serambi mukanya Polri. Kompolnas sikapnya seperti apa selama ini?,"
Selain dari Arteria Dahlan, pertanyaan menohok juga datang dari Trimedya Panjaitan. Politisi dari PDI Perjuangan itu, menyebut agar Mahfud MD untuk terlebih dahulu bersih-bersih di Kompolnas.
"Pak Mahfud, sebelum bersih-bersih yang lain, seyogyanya untuk bersih-bersih Kompolnas terlebih dahulu. Tolong dijelaskan soal tupoksinya Kompolnas. Karena terjadinya dispute informasi ke publik itu, kontribusi Kompolnas itu ada pak,"
"Kalo gak ada tweet bapak itu, saya menduga, pak Benny Mamoto itu seperti juru bicara Polri. Mengamini semua. Bayangkan kita sama-sama orang hukum, masa iya ada konfrensi pers Karopenmas gak ada barang buktinya," ucap Trimedya.
Sementara itu, anggota DPR RI dari fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyebut bahwa kejadian pembunuhan Brigadir J merupakan kuasa Tuhan untuk mengubah wajah Polri.
Baca Juga: KPK Periksa Dua Staf LPSK Soal 'Amplop' Dugaan Suap Ferdy Sambo Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J
"Di struktur Polri ini pada kasus pembunuhan Brigadir J, pemerintah harus bertanggung jawab kepada publik," ujar wakil rakyat dari Kalimantan Selatan tersebut.
"Apa langkah yang dilakukan Kompolnas untuk tindak-tindakan seperti ini agar lebih cepat dan tegas?" tanya Habib Aboe.
Ia juga menyinggung soal Konsorsium 303 yang kini ramai dibicarakan publik.
Konsorsium 303 yang beredar di media sosial merupakan jaringan yang diduga melibatkan sejumlah orang termasuk pejabat Polri. Belum diketahui pasti kebenarannya.
