KOI Harapkan Polemik Persepakbolaan Nasional Segera Tuntas

Suara.com - Komite Olimpiade Indonesia (KOI) berharap polemik persepakbolaan nasional segera tuntas karena jika terus berlanjut akan berdampak negatif bagi Indonesia yang bersiap menghadapi SEA Games 2015 dan Asian Games 2018.

"Menjadi tuan rumah Asian Games harus dijadikan momen untuk kebangkitan olahraga Indonesia. Untuk itu harus mengurangi hal-hal yang menghambat penyelenggaraannya," kata Ketua KOI, Rita Subowo di Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Dengan permasalahan antara PSSI dengan pemerintah dalam hal ini Kemenpora terus berlarut, kata dia, dikhawatirkan akan mendapatkan sanksi dari FIFA. Apalagi federasi sepak bola dunia itu sebelumnya telah memberikan teguran setelah menilai ada intervensi dari pemerintah.

"Bayangkan jika ada sanksi yang membuat kita tidak bisa memainkan sepak bola saat menjadi tuan rumah. Makanya kami meminta pemerintah dan PSSI segera menuntaskan permasalahan yang ada," katanya menambahkan.

Rita Subowo menegaskan, pihaknya meminta kepada pemerintah dan PSSI untuk kembali melakukan dialog dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas persepakbolaan nasional. Selain itu pihaknya meminta kepada PSSI untuk introspeksi diri dan membenahi tatanan organisasi dan prestasi.

Khusus dengan pemerintah, kata Rita, KOI telah melakukan dialog dan didapatkan beberapa penyataan diantaranya adalah persoalan liga harus segera diselesaikan sehingga kompetisi bisa kembali digulirkan.

"Selain itu meminta kepada pemerintah untuk memberikan peringatan pada PSSI untuk segera menyelesaikan persoalan liga serta kami meminta pemerintah memberikan kepercayaan kepada PSSI untuk bekerja menyelesaikan persoalan seperti yang diharapkan pemerintah dan masyarakat," kata mantan Ketua Umum KONI Pusat itu.

Polemik antara PSSI dengan pemerintah memang terus bergulir termasuk dalam hal pengakuan kepengurusan dibawah pimpinan La Nyalla Mattalitti. Padahal kepengurusan periode 2015-2019 sudah mendapatkan legalitas dari induk organisasi diatasnya yaitu AFC dan FIFA.

Hanya saja, hingga saat ini pemerintah tetap kukuh dengan keputusan dengan tidak mengakui kepengurusan tersebut. Kondisi ini terjadi karena masalah legalitas dua klub yaitu Arema Cronus dan Persebaya Surabaya yang hingga saat ini masih bermasalah.

Dampak dari masalah ini, kompetisi Indonesia Super League (ISL) kembali dihentikan karena hanya 16 dan 18 klub yang mendapatkan rekomendasi. Hanya saja, pemilik klub dan operator kompetisi yaitu PT Liga Indonesia tetap berharap 18 klub tetap bisa bertanding. (Antara)