Fadli Zon: Sanksi FIFA ke PSSI Buat Sejarah Sepak Bola Jadi Buram

Senin, 01 Juni 2015 | 12:21 WIB
Fadli Zon: Sanksi FIFA ke PSSI Buat Sejarah Sepak Bola Jadi Buram
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. [suara.com/Nur Ichsan]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli zon menyesalkan sanksi FIFA terhadap PSSI. Dengan sanksi tersebut, sejarah sepak bola Indonesia menjadi buram.

"Ini hal yang patut disayangkan sejarah sepak bola Indonesia jadi buram. Ini berpengaruh pada pengembangan olahraga nasional, kita berada di suatu masa kemunduran," kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin (1/6/2015).

Politisi Gerindra ini mengatakan, pemberian sanksi FIFA ke PSSI adalah imbas dari pemilihan struktur organisasi yang berdasarkan suka atau ketidaksukaan.

"Pemerintah harus perbaiki kebijakannya terhadap PSSI jangan pendekatannya "like and dislike", jangan karena orang, tapi PSSI secara institusi dikorbankan, harus dipisahkan orang dan institusinya. Jangan karena hanya karena tidak suka sama pengurusnya malah dikorbankan. Itu kesalahan," ujarnya.

Karenanya, sambung Fadli, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga harus segera bersikap. Sebab, pemberian sanski FIFA ke PSSI ini berimbas pada tatanan ekonomi di Indonesia.

"Jadi Pemerintah seharusnya bisa lakukan proses recovery dalam waktu dekat dan mengevaluasi tindakannya salah, ini merupakan hal yang patut diperbaiki karena dampaknya seluruh indonesia, banyak klub gugur dan sangat mengganggu Indonesia apalagi saat ekonomi jatuh kok malah PSSI diperlakukan seperti ini," kata dia.

Di sisi lain, DPR, sambung Fadli juga bisa saja menggunakan haknya kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga. Fadli menambahkan, Komisi X sendiri mendapatkan banyak aspirasi dari masyarakat terkait masalah PSSI ini. Bukan tidak mungkin, Komisi X akan melayangkan hak interpleasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Komisi terkait banyak terima aspirasi kenapa ini bisa terjadi. Sehingga, mungkin saja ada hak dari anggota untuk bertanya atau yang lain, mengapa ini dilakukan Menpora dan pemerintah," terangnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI