Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyatakan pemerintah tidak akan campur tangan dalam Kongres Luar Biasa PSSI yang rencananya digelar 3 Agustus 2016 mendatang.
"Kami menginginkan KLB sukses, pemegang suara juga demikian, yang jelas voter tidak perlu khawatir karena pemerintah tidak akan campur tangan, itu hak sepenuhnya pemegang suara," kata Deputi IV Bidang Olahraga Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto saat dihubungi di Jakarta, Senin (1/8/2016).
Lebih lanjut Gatot menyatakan pemerintah mengharapkan reformasi sepak bola Indonesia secara total dapat terjadi dalam KLB PSSI mendatang.
"Harapan kami KLB bisa mereformasi sepak bola secara total seperti amanat Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh mantan pemain Tim Nasional dan Primavera Indriyanto Setyo Nugroho yang dihubungi di tempat lainnya, dan mengharapkan KLB bisa berjalan baik dan lancar.
"Hasil KLB itu bisa mengembangkan sepak bola dan membawa sepak bola nasional ke level yang lebih tinggi, termasuk pembinaan usia muda, semoga ke depannya bisa menjadi tonggak bagi timnas senior di masa depan," ujar Indriyanto.
KLB PSSI telah direstui Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), setelah mengabulkan permohonan Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang diajukan Kelompok 85 sebagai pemegang suara.
Restu KLB keluar, setelah sembilan perwakilan Kelompok 85 bertemu dengan Kepala Asosiasi Anggota FIFA Primo Corvaro serta Kepala Asosiasi Anggota dan Pengembangan AFC Sanjeevan Balasingam di kantor PSSI di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta beberapa waktu lalu.
FIFA serta AFC menetapkan dua agenda KLB PSSI tahun ini, yaitu, kongres untuk menetapkan anggota komite pemilihan (KP) dan komite banding pemilihan (KBP) di Jakarta pada 3 Agustus.
Kedua, kongres pemilihan ketua umum PSSI maksimal akhir Oktober.
Sedangkan Kelompok 85 meminta kongres pemilihan dimajukan pada September. Alasannya, tidak ada perintah secara eksplisit dari FIFA dan AFC agar kongres pemilihan harus digelar Oktober. (Antara)
