Suara.com - Lembaga hak asasi manusia (HAM), AmnestI Internasional Britania Raya menyoroti akuisisi klub Liga Inggris, Newcastle United oleh Saudi Public Investment Fund (PIF) lewat firma PCP Capital Partners, yang dipecaya hanya tinggal menunggu waktu saja alias bakal terjadi dalam waktu dekat.
Dalam beberapa hari terakhir, media-media ternama Inggris telah mengklaim bahwa konsorsium Saudi PIF yang dipimpin Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bakal mengambil alih 80 persen lebih saham The Magpies --julukan Newcastle United.
Tak lama lagi, takeover dari bos Newcastle sebelumnya, Mike Ashley dipercaya akan rampung.
Menurut laporan media-media Inggris, Saudi PIF sendiri tidak akan mengurusi Newcastle secara direct.
Ya, Newcastle nantinya akan dipimpin Amanda Staveley, bos PCP Capital Partners yang sebelumnya sudah pernah berupaya membeli The Magpies.
Mohammed bin Salman sendiri dilaporkan harus mengucurkan dana tak kurang dari 300 juta pounds (sekira Rp 5,8 triliun) untuk mengambil alih Newcastle.
Terkait hal ini, mumpung takeover belum 100 persen official, Direktur Amnesti International regional Britania Raya, Kate Allen telah mendesak Pemimpin Eksekutif Premier League, Richard Masters, agar mempertimbangkan situasi HAM di Arab Saudi.
Seperti diklaim Mail Online Sport, Amnesti Internasional sangat "alergi" dengan sosok Pangeran Mohammed bin Salman, yang memang memiliki sederet catatan kelam terkait HAM.
Mohammed bin Salman yang juga menjabat Menteri Pertahanan Arab Saudi, disebut Amnesti Internasional terlibat dalam berbagai upaya pemberangusan HAM berupa penangkapan, penyiksaan, hingga kriminalisasi pegiat HAM di negaranya.
Salah satu kasus yang disoroti Amnesti Internasional adalah pemidanaan Loujain Al-Halthloul, salah satu pegiat hak perempuan yang ditangkap pada Mei 2018 dan tengah disidang oleh Pengadilan Kriminal Khusus, yang disebut sebagai "senjata pembungkaman".
Baca Juga: Paraguay Lockdown, Silvio Escobar Legowo Tak Pulang Kampung
Seluruh proses persidangan Al-Hathloul dilangsungkan tertutup, baik itu untuk diplomat asing maupun jurnalis.
"Semua kegiatan bisnis harus terbebas dari keterkaitan terhadap pelanggaran HAM, tidak terkecuali sepakbola Inggris," demikian isi surat Kate kepada Masters, seperti dimuat laman resmi Amnesti Internasional Britania Raya.
"Kami tidak berada dalam posisi mengatur siapa yang harus menjalankan Newcastle United, tetapi kecuali Premier League mau berhenti dan mengamati secara serius situasi HAM di Arab Saudi, kompetisi ini dalam ancaman dimanfaatkan untuk langkah pencitraan melalui olahraga, demi mengalihkan perhatian dari catatan hitam HAM di Arab Saudi."
"Setidaknya, Premier League harus memberikan pernyataan jelas bagaimana pemeriksaan terhadap calon pemilik Newcastle yang baru. serta apa saja hasil peninjauan terhadap catatan HAM di Arab Saudi di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman."
