Suara.com - Indonesia bisa terancam batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 jika menolak Timnas Israel ikut serta. Sebab penolakan Israel dari beberapa kelompok di Indonesia tengah gencar digaungkan.
Dengan hadirnya penolakan terhadap Israel ini, ada potensi FIFA akan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
Pasalnya, Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB telah memastikan bahwa tuan rumah di event-event sepak bola di bawah naungan FIFA tak boleh membawa urusan politik.
Dengan penolakan ini, FIFA pun bisa saja mengalihkan status tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 yang dimiliki Indonesia ke negara peserta lainnya.
Hal lain, jika Israel benar-benar tak bisa tampil di Piala Dunia U-20 2023, maka Indonesia bisa saja mendapat getah tak akan lagi bisa menjadi tuan rumah ajang-ajang yang digelar FIFA.
Sebab, FIFA akan menjadikan polemik ini sebagai acuan sebelum menunjuk sebuah negara menjadi tuan rumah event-event internasional.
Dengan adanya penolakan ini, Indonesia pun terancam tak bisa menggelar ajang-ajang bergengsi dari FIFA, termasuk Piala Dunia.
Paling parah, Indonesia bisa di-banned oleh FIFA. Dengan pembekuan atau Banned dari FIFA itu, sepak bola Indonesia pun tak akan bergeliat dan Timnas Indonesia maupun klub-klub di dalamnya tak bisa bermain di kompetisi resmi.
Sanksi ini pun akan merembet ke berbagai elemen, seperti klub, pemain, pelatih, dan wasit yang akan kehilangan pekerjaan di lapangan hijau.
Dalam waktu dekat, Indonesia akan menggelar hajatan bertajuk Piala Dunia U-20 2023. Dijadwalkan ajang ini akan digelar sejak 20 Mei hingga 11 Juni 2023.
Dalam persiapannya, Indonesia pun telah menunjuk enam wilayah sebagai venue, yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Palembang, Solo, dan Bali.
Jelang gelaran Piala Dunia U-20 2023 ini, masalah pun datang seiring akan tampilnya Timnas Israel U-20 pada ajang dua tahunan tersebut.
Masalah ini datang seiring adanya penolakan dari beberapa elemen di Indonesia.
Bahkan, salah satu venue pertandingan, yakni Bali, juga menolak kehadiran Israel.
Penolakan ini hadir dari peraturan yang berlaku di Indonesia, terutama dari Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan juga Peraturan Menteri Luar Negeri atau PERMENLU.
TERPOPULER
