Suara.com - Pengamat sepak bola Akmal Marhali menyebut Indonesia beruntung cuma dijatuhi sanksi cukup ringan oleh FIFA buntut dari batalnya Piala Dunia U-20 2023 berlangsung di Tanah Air.
Meski demikian, sanksi ringan FIFA tidak bisa disebut pencapaian. Akmal pun berharap PSSI tidak berpuas diri dan harus segera mengevaluasi kinerja serta berkolaborasi dengan pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang.
FIFA menjatuhi Indonesia sanksi administrasi dengan membekukan bantuan dana dari program FIFA Forward 3.0.
![Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Paris, Prancis, Kamis (6/4/2023). [Foto: Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/04/06/26228-erick-thohir-ketum-pssi-gianni-infantino-fifa.jpg)
Hal itu diumumkan pada Kamis (6/4/2023) malam tak lama setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino di Paris, Prancis.
"Beruntung, kita hanya dapat kartu kuning, bukan kartu merah. Tapi, seluruh elemen sepakbola Indonesia harus lebih mawas diri ke depannya," terang Akmal dilansir dari Instagram miliknya, Jumat (7/4/2023).
Seperti diketahui, FIFA mencabu status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 tak lama setelah munculnya gelombang penolakan terhadap timnas Israel sebagai salah satu peserta.

Penolakan itu turut digaungkan oleh pejabat yakni Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Meski FIFA tidak secara rinci menyebut keputusan mencabut status tuan rumah Indonesia karena besarnya penolakan terhadap Israel, hal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali.
"Kan sudah tahu situasi terkininya, penolakan sana sini," kata Zainudin Amali beberapa waktu lalu.
Baca Juga: 3 Kerugian Sepak Bola Indonesia usai Kena Sanksi Pembekuan Dana FIFA Forward
Akmal pun menyarankan agar seluruh induk olahraga duduk bersama dengan pemerintah mencari solusi agar situasi serupa yakni olahraga dicampur adukan dengan isu politik tak kembali terulang.