Ulah Baru Trump: Blokir Visa Suporter Brasil dan 14 Negara Peserta Piala Dunia 2026

Suara.com - Piala Dunia 2026 kembali menghadapi rintangan serius setelah kebijakan imigrasi Amerika Serikat memicu kekacauan besar.

Presiden AS Donald Trump dilaporkan membekukan pengajuan visa bagi warga dari 75 negara, termasuk suporter dari 15 negara yang akan berlaga di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Kebijakan tersebut terungkap melalui memo internal Departemen Luar Negeri AS yang dirilis pada Rabu (14/1/2026) waktu setempat.

Dalam memo itu, para petugas konsuler diperintahkan untuk menolak sementara permohonan visa dari negara-negara yang masuk daftar, sambil pemerintah AS meninjau ulang prosedur penyaringan dan pemeriksaan pemohon visa.

Dari total 75 negara yang terdampak, 15 di antaranya merupakan peserta Piala Dunia 2026.

Dilansir dari Dailymail, tim besar seperti Brasil, masuk dalam daftar tersebut.

Selain Brasil, negara lain yang terdampak adalah Maroko, Haiti, Aljazair, Tanjung Verde, Kolombia, Pantai Gading, Mesir, Ghana, Iran, Yordania, Senegal, Tunisia, Uruguay, dan Uzbekistan.

Situasi ini berpotensi menimbulkan dampak besar pada atmosfer turnamen.

Tiga dari empat tim di Grup C yang diisi Skotlandia bahkan berasal dari negara yang terkena pembekuan visa, yakni Brasil, Maroko, dan Haiti.

Kondisi ini bisa membuat laga-laga fase grup Skotlandia di Foxborough dan Miami berlangsung dengan tribun yang jauh dari penuh.

Departemen Luar Negeri AS disebut akan mulai menerapkan pembekuan visa tanpa batas waktu tersebut pada 21 Januari 2026.

Hingga kini, FIFA belum memberikan pernyataan resmi terkait dampak kebijakan ini terhadap kehadiran suporter di stadion.

Dalam memo tersebut, petugas konsuler juga diarahkan untuk menolak pemohon visa yang dinilai berpotensi bergantung pada bantuan publik di Amerika Serikat.

Sejumlah faktor akan menjadi bahan pertimbangan, termasuk kondisi kesehatan, usia, hingga kemampuan berbahasa Inggris.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Piggott, menegaskan kebijakan ini merupakan bagian dari kewenangan lama pemerintah AS.