Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!

Suara.com - Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan tidak akan bernegosiasi dengan Iran untuk mendapatkan izin atau membayar tarif ke Teheran agar kapal-kapalnya bisa melewati Selat Hormuz di Teluk Persia.

Balakrishnan memperingatkan bahwa Selat Malaka, yang berada di antara Singapura, Indonesia dan Malaysia, adalah jalur perdagangan yang jauh lebih strategis dari Selat Hormuz.

Hal itu dikemukakan Balakrisnan saat menjawab pertanyaan anggota parlemen Singapura pada Selasa (7/4/2026) mengenai apakah pemerintah negara tersebut sudah bernegosiasi dengan Iran terkait lalu-lintas kapal mereka di Hormuz.

"Melintasi (Selat Hormuz) adalah hak. Bukan izin yang diberikan oleh negara-negara sekitarnya, bukan lisensi yang harus dimohon-mohon, bukan ongkos yang harus dibayar," tegas Balakrisnan.

Hak tersebut, kata Balakrisnan, diatur dalam hukum internasional yakni United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Baik Iran maupun Singapura termasuk negara yang menandatangani UNCLOS.

UNCLOS, terang dia, mengatur bahwa semua kapal boleh melintasi semua selat internasional dengan damai. Aturan ini juga berlaku untuk kapal dari negara yang bahkan tidak meneken UNCLOS.

Hak melintas tersebut, lanjut Balakrisnan, juga berlaku di selat internasional lain termasuk Selat Malaka. Ia mengingatkan, dibandingkan Selat Hormuz jalur Selat Malaka jauh lebih strategis karena dilewati lebih banyak kapal dengan beragam muatan yang diangkut.

"Ingat, Singapura faktanya adalah salah satu choke point penting di dunia," kata Balakrisnan.

Ia membeberkan bahwa jumlah minyak mentah dan minyak olahan yang melewati Selat Malaka jauh lebih besar dibandingkan dengan di Selat Hormuz. Selain itu jumlah kapal kontainer yang melewati Selat Malaka juga jauh melebihi di Selat Hormuz.

"Dan yang terpenting, secara geografis banyak orang tidak sadar. Titik tersempit di Selat Hormuz adalah 21 mil laut. Coba tebak, seberapa lebar titik tersempit di Selat Malaka? Kurang dari 2 mil laut," lanjut Balakrisnan mengacu pada jalur antara Singapura dan Kepulauan Riau.

"Jadi Anda semua kini paham mengapa kita harus mengambil posisi tegas. Bahwa hukum internasional dan UNCLOS adalah konstitusi di lautan. Bahwa untuk melintas adalah hak, bukan pemberian dan ini sangat penting bagi Singapura," tutup dia.

Penegasan ini disampaikan Singapura ketika Amerika Serikat dan Iran pada Rabu (8/4/2026) mengumumkan gencatan senjata selama 12 hari. Selama masa gencatan senjata itu, perwakilan AS dan Iran akan berunding di Pakistan.

Di saat yang sama, Iran mengatakan akan membuka kembali Selat Hormuz yang selama perang ditutup. Meski demikian setiap kapal yang hendak lewat diminta untuk berkoordinasi dengan Teheran. Ini memicu spekulasi bahwa Iran masih menarik ongkos dari setiap kapal yang melintas di perairan tersebut.

Peringatan dari Balakrisnan juga memantik kekhawatiran, bahwa negara-negara di sekitar Selat Malaka juga akan mengambil langkah serupa dengan Iran - atau bahkan menyasar kapal-kapal Iran untuk dimintai tarif sebagai balasan.