- Menteri luar negeri delapan negara Arab dan Muslim bertemu di New York pada 22 September 2026.
- Para menteri mendesak Israel segera mematuhi rencana Gaza demi memasukkan bantuan kemanusiaan serta memulihkan infrastruktur.
- Kedelapan negara menolak pengusiran warga Palestina dan menuntut penghentian perluasan permukiman ilegal di wilayah pendudukan.
Mereka menyerukan agar tindakan tersebut segera dihentikan dan dibatalkan.
Soroti Permukiman Israel
Para menteri juga menyatakan keprihatinan terhadap langkah-langkah yang dinilai mengancam status historis dan hukum tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem.
Mereka menyambut langkah terbaru Inggris serta upaya lebih luas di tingkat nasional dan Eropa sebagai respons terhadap aktivitas permukiman Israel, termasuk langkah untuk menghentikan perdagangan dengan permukiman Israel.
Delapan negara tersebut juga menyerukan tindakan yang lebih efektif untuk menghentikan perluasan permukiman serta memastikan adanya pertanggungjawaban atas kekerasan yang dilakukan pemukim.
Gaza Disebut Bagian Tak Terpisahkan dari Palestina
Dalam pernyataan bersama itu, para menteri menegaskan bahwa Jalur Gaza harus tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Palestina.
Para Menlu menyatakan pelaksanaan rencana komprehensif harus berkontribusi pada penyatuan kembali Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dengan Jalur Gaza.
Para menteri juga menegaskan bahwa implementasi rencana tersebut harus mengarah pada jalur yang kredibel dan tidak dapat dibatalkan menuju hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Tujuan akhirnya, menurut mereka, adalah pembentukan negara Palestina yang berdaulat, layak, dan merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota melalui penerapan solusi dua negara.
Puji Peran Amerika Serikat
Delapan negara tersebut turut menyambut peran Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pelaksanaan rencana komprehensif untuk Gaza.
Mereka menilai Amerika Serikat memiliki peran penting dalam memastikan seluruh pihak, termasuk Israel, memenuhi kewajiban masing-masing.
Para menteri juga menyerukan keterlibatan Amerika Serikat yang berkelanjutan dan efektif untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan peta jalan tersebut.
Mereka menyatakan kemajuan nyata di lapangan akan memperkuat kredibilitas Dewan Perdamaian serta efektivitas rencana tersebut.
Arab Saudi, Mesir, Qatar, Yordania, UEA, Indonesia, Pakistan, dan Turki juga menyatakan kesiapan untuk terus bekerja sama dengan Amerika Serikat, Dewan Perdamaian, Otoritas Palestina, dan seluruh pihak terkait.