Deli.Suara.com – Parlemen ingin masyarakat mendukung rencana meringankan beban subsidi energi melalui realokasi anggaran yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.
Hal ini dipaparkan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah. Ia menilai penerapan realokasi anggaran subsidi secara tepat sasaran akan bisa menekan dampak negatif dari peningkatan inflasi.
Said Abdullah menuturkan anggaran tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan program Bantuan Langsung Tunai
“Artinya subsidi dialihkan dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan,” kata Said Abdullah, Sabtu (27/8/2022).
Said Abdullah mengungkapkan kebijakan realokasi subsidi energi tersebut diyakini bisa meredam dampak yang akan muncul akibat lonjakan inflasi. Ia mencontohkan, dana subsidi energi itu bisa untuk mendorong produksi UMKM dan anggaran itu juga dapat difokuskan untuk subsidi BBM bagi pelaku UMKM yang teknisnya diintegrasikan dengan program perlindungan sosial.
Said mengatakan, pemerintah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp502 triliun tahun ini seiring dengan kenaikan harga minyak dunia.
“Dana tersebut sekarang hanya digunakan untuk mensubsidi harga energi yang kini mencapai 80% dari LPG 3 Kg yang dikonsumsi masyarakat umum,” paparnya.
Said menambahkan, kelompok masyarakat menengah ke atas atau yang termasuk dalam kategori mampu juga mengonsumsi Pertalite, sehingga kuota yang tersedia tidak bisa memenuhi permintaan.
“Pemerintah memperkirakan jika kita mensimulasikan dengan tren konsumsi saat ini, kita akan kehabisan pasokan parsial pada Oktober 2022,” ucap Said Abdullah.
Baca Juga: Diminta Bongkar Dugaan Investasi Bodong Ustaz Yusuf Mansur, Ini Tanggapan Pesulap Merah
Said Abdullah menilai, subsidi Solar sejauh ini belum efektif. Pasalnya, selisih harga Solar bersubsidi dan non subisidi sangat besar. Oleh karena itu, perubahan pola BBM bersubsidi dan LPG perlu diubah oleh pemerintah.
“Dana subsidi energi yang besar, idealnya dapat digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kelas bawah dan kegiatan yang produktif, misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur energi dan lain-lain, tutur Said.
Ia memaparkan, jumlah anggaran subsidi BBM dapat digunakan untuk membangun 3.501 km jalan tol baru dengan perkiraan investasi Rs142,8 crore per km. sedangkan pembangunan Sekolah Dasar (SD) bisa mencapai 227.886 unit, dengan estimasi nilai Rp2,19 miliar per unit.
Padahal, anggaran subsidi BBM bisa digunakan untuk membangun 3.333 rumah sakit menengah dengan nilai investasi Rp150 miliar per unit.
“Jika Puskesmas perlu dibangun, subsidi BBM dan anggaran kompensasi BBM dapat digunakan untuk membangun 41.666 puskesmas baru dengan biaya Rp12 miliar per puskesmas,” tuturnya.
Said menambahkan, Indonesia saat ini masih menghadapi indeks prevalensi kerawanan pangan yang tinggi.
