Inflasi Semakin Menggila Pemerintah Diminta Mutakhirkan Data Masyarakat Miskin

Deli.Suara.com – Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin menekankan pentingnya untuk mendata masyarakat miskin yang terus meningkat tajam belakangan ini akan menggiring banyak masyarakat masuk daam jurang kemiskinan.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar pemerintah melakukan pemutakhiran data dimulai saat ini. Selain itu, pemutakhiran data ini juga seharusnya dilakukan dengan jenjang waktu yang lebih singkat.

“Karena masyarakat kita rentan untuk masuk dalam jurang kemiskinan, ditambah lagi kondisi ekonomi dunia tengah memburuk. Yang bisa merembet pada sulitnya tercipta lapangan kerja baru, yang bermuara pada peningkatan angka kemiskinan,” tutur Gunawan, Sabtu (27/8/2022). 

Gunawan memaparkan saat ini kita tengah direpotkan dengan potensi lompatan laju tekanan inflasi seiring dengan rencana kenaikan harga BBM ke depan. “Menurut hemat saya, potensi lompatan inflasi ke depan itu tidak melulu dijadikan fokus utama agar diredam. Karena sejauh ini, inflasi dari sumbangan volatile food itu tengah bergerak turun. Yang dikhawatirkan ke depan adalah inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga yang diatur oleh pemerintah,” jelasnya. 

Dalam bahasa lainnya, menurut Gunawan, adalah fokus untuk mengendalikan inflasi inti. Namun sekali  lagi, inflasi inti juga terukur nantinya. Artinya karena pemerintah berwenang untuk menentukan berapa penyesuaian harga BBM, tarif listrik, LPG atau sejumlah tarif lain yang diatur, maka besaran inflasi inti juga dengan mudah diperkirakan.

Gunawan menilai, jika harga BBM dinaikkan, maka inflasi pasti naik. Bukan hanya inflasi inti, inflasi secara keseluruhan juga akan naik. Jadi apa yang akan dilakukan pemerintah ke depan itu bukan meredam inflasi, tetapi lebih kepada bagaimana memitigasi dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi itu sendiri.

“Jadi, upaya yang dilakukan seharusnya memastikan bahwa distribusi barang dan jasa tetap lancar, tidak terjadi penimbunan komoditas tertentu, tetap tercipta mekanisme pembentukan harga yang adil, meminimalisir penyelewengan, hingga koordinasi lintas instansi yang diperkuat. Itu yang dilakukan nantinya saat harga BBM sudah dinaikkan,” tuturnya.

Lagi-lagi, setelah ada penyesuaian harga BBM, inflasi juga bisa diproyeksikan. Maka selanjutnya adalah pemerintah memastikan besaran angka inflasi di masing-masing wilayahnya tidak lebih besar atau jauh lebih tinggi dari realisasi rata-rata nasional. Kalau ada daerah yang inflasinya melampaui rata-rata terlalu jauh, maka langsung dicari titik masalahnya dimana.

Kebijakan seperti itu sebagian besar merupakan rutinitas yang terjadi pada umumnya yang dilakukan oleh setiap TPID. Jadi belum ada cara baru untuk meredam gejolak inflasi di masa yang akan datang, hanya upaya yang lebih ekstra saja yang dilakukan untuk memastikan bahwa upaya menjaga inflasi tersebut benar-benar dilukan maksimal.