REGIONAL:
Partai Demokrat tampaknya mulai ragu untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang karena Anies tak kunjung mengumumkan siapa cawapres yang akan mendampinginya.
DPP Partai Demokrat mengancam Anies jika tak kunjung mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023, maka mereka akan mengevaluasi dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Demokrat menganalisis bahwa merosotnya elektabilitas Anies di berbagai hasil survei karena nama cawapresnya tidak kunjung diumumkan ke publik. Hal itu memicu penurunan peluang sukses di Pilpres 2024.
"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi (dukungan terhadap Anies)," kata Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Senin (5/6/2023).
Di beberapa hasil lembaga survei, elektabilitas Anies memang disebut menurun. Menurut Andi, hal itu tidak terlepas dari lambatnya deklarasi cawapres.
"Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi. Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, makin jauh jaraknya," tutur Andi.
Kata dia, akan menjadi berat jika perbedaan jarak elektabilitas dengan capres lain sudah semakin jauh. Ia berharap deklarasi cawapres dapat meningkatkan kembali elektabilitas Anies ke depan.
"Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat. Entar kalau, harus segera dilakukan deklarasi berpasangan supaya rakyat dan basis-basis pemilih, partai maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak dan menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies," kata Andi.
Demokrat, NasDem dan PKS sejak jauh hari telah sepakat membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Namun sampai saat ini, koalisi ini belum mengumumkan cawapresnya.
Menurut survei ini dalam simulasi tiga nama, suara Prabowo Subianto mencatat angka tertinggi dengan 38 persen. Disusul Ganjar 34,2 persen, Anies 18,9 persen, dan 8,8 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Ultimatum dari Demokrat itu lantas direspons oleh PKS dan NasDem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang ditandatangani tak mengatur tenggat waktu bagi Anies untuk menentukan dan mengumumkan cawapresnya.
Isi Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang ditandatangani oleh Demokrat, PKS dan NasDem pada poin ketiga berisikan memberi mandat kepada capres untuk memilih calon pasangannya. Kemudian pada poin keenam berisikan pada waktunya koalisi mengumumkan pasangan capres dan cawapres.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi merespons santai ancaman Partai Demokrat. Aboe mengklaim Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tetap solid hingga kini.
"Yang begitu-begitu mah kita terima baik-baik saja, enggak usah terlalu serius," kata Aboe di kompleks parlemen, Senin (5/6).
Aboe menyebut PKS setuju dengan Partai Demokrat yang mengusulkan agar cawapres Anies segera diumumkan. Ia pun menghormati usulan Partai Demokrat tersebut.
"Ya enggak apa-apa, namanya juga mendorong," kata dia.
TERPOPULER
