Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Raihan Ariatama menyatakan, pihaknya independen dalam Pemilu 2024 mendatang. Karena itu, HMI tak akan mendukung siapapun dalam Pilpres 2024.
Bahkan, termasuk juga untuk Anies Baswedan selaku salah satu bacapres yang merupakan kader HMI. Ia menyatakan independensi ini merupakan amanat dalam Anggaran Dasar HMI.
"Karena independensi organisasi itu perintah konstitusi. Anggaran Dasar HMI Pasal 5 menegaskan bahwa HMI bersifat independen," ujar Raihan Ariatama kepada para wartawan pada Jumat, (28/7/2023).
Menurutnya, sifat independensi HMI tersebut juga berlaku dalam konteks tahun politik.
"HMI tidak memihak kepada salah satu capres dan cawapres serta partai politik. Apalagi memberikan dukungan, memihak pun tidak," tuturnya.
Taihan menyebut peran HMI dalam Pemilu 2024 nanti adalah sebagai aktor penengah dari kalangan masyarakat madani yang akan membantu menyukseskan pesta demokrasi.
"Kewajiban kita sebagai anak bangsa adalah menyukseskan Pemilu serentak ini, agar Pemilu dapat berjalan dengan lancar, aman, damai, jujur dan adil. Sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah, yang sepenuhnya mengabdi untuk Indonesia maju," ucap Raihan.
Lebih lanjut, Raihan mengajak kepada generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Pemilu 2024. Terlebih lagi, presentase anak muda yang memiliki hak pilih adalah yang terbanyak.
"Secara kuantitas, jumlah generasi kita sangat besar. Data KPU mengungkap sekitar 52 persen dari total pemilih adalah pemilih muda yang berumur 17 sampai dengan 40 tahun. Kuantitas yang besar ini adalah kekuatan generasi kita untuk menagih gagasan para calon yang akan berkontestasi nantinya," pungkasnya.
Baca Juga: Tersangka TPPO Pergi Haji, Pulang ke Tanah Air Langsung Ditangkap Polisi di Kalimantan
Menurut Raihan, Pemilu 2024 adalah pertarungan gagasan untuk mengatasip0 berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
"Kita warnai tahun politik ini dengan politik gagasan, bukan gimmick politik. Karena itu, anak muda harus hadir sebagai subjek politik, bukan hanya objek politik," imbuh Raihan.
