PKB berpeluang mengevaluasi koalisi politiknya dengan partai Gerindra. Peluang itu bakal terbuka lebar apabila Prabowo Subianto enggan menerima Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakil presiden 2024.
"Ada peluang Cak Imin dan PKB akan mengevaluasi keberadaannya bersama Prabowo, termasuk di Koalisi Indonesia Maju. Evaluasi itu akan menjadi kenyataan bila Cak Imin tidak menjadi cawapresnya Prabowo," kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada wartawan, Rabu (30/8/2023).
Menurut Jamiluddin, setelah cabut dari Koalisi Indonesia Maju, PKB berkemungkinan bergabung dengan PDI Perjuangan.
"PKB berpeluang besar akan meninggalkan KIM dan berlabu ke PDIP. Peluang itu akan semakin terbuka bila PDIP memberikan konsesi politik yang lebih menguntungkan pada cak Imin dan PKB," kata Jamiluddin.
Jamiluddin sekaligus menyoroti tidak dilibatkannya Cak Imin dalam proses merembukan pengubahan nama dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.
"Hal itu tentu mengesankan Cak Imin tidak dianggap penting, sehingga ditinggal begitu saja dalam memutuskan nama koalisi. Cak Imin tentu wajar bila sangat kecewa. Sebab, ia dan Prabowo yang mendeklarasikan KKIR, dan kemudian diubah menjadi KIM tanpa sepengetahuannya," ujarnya.
Menurut Jamiluddin, tentu KKIR dengan sendirinya bubar seiring nama koalisi telah diubah.
"Ini artinya, piagam kesepakatan yang ditandatangani Prabowo-cak Imin menjadi tidak berlaku lagi," kata Jamiluddin.
Bila piagam kesepakatan KKIR tidak lagi berlaku, implikasinya adalah peluang Cak Imin menjadi cawapres akan semakin kecil. Pasalnya, pembahasan cawapres tidak lagi hanya dibahas Prabowo dan Cak Imin saja, melainkan juga oleh ketiga ketua umum partai lainnya.
Baca Juga: Detik-Detik Konser Superman Is Dead di Palembang Dihentikan, Penonton Diminta Pulang
"Jadi Cak Imin tidak lagi memiliki hak veto yang kuat. Suara Cak Imin tidak lagi menentukan dalam memutuskan cawapresnya Prabowo. Secara politis hal itu tentu memukul Cak Imin. Sebagai Ketua Umum PKB, ia sudah mendapat perlakukan yang tak selayaknya. Seolah sudah tidak ada kesetaraan di KIM," terangnya.
Beri Sinyal Hengkang
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan mereka masih komitmen berkoalisi dengan Gerindra dan tiga partai lainnya yang gabung belakangan. Kendati komitmen, PKB memberikan sinyal bisa hengkang.
Hengkangnya PKB itu bisa saja menjadi realita apabila kemudian Gerindra tidak memegang komitmen. Adapub komitmennya berkaitan dengan piagam kesepakatan di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang kini berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju.
Apalagi saat ini posisi PKB juga terbuka terhadap semua koalisi, terlebih yang bisa menjadikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon wakil presiden.
"Ya kita terbuka dengan seluruh koalisi Tetapi kan sejauh ini kita masih komit dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya kecuali yang satunya enggak komit. Nah itu lain putusan, kita lihat nanti," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan di Kompleks Parlemen Senayan dikutip Rabu (30/8).
Sementara itu, PKB belum mengetahui akan tetap mendukung penuh Prabowo atau tidak, seandainya calon presiden dari Gerindra itu tidak memilih Cak Imin sebagai cawapres.
Tetapi ditegaskan Daniel, PKB berkeyakinan Prabowo merupakan sosok yang memegang teguh komitmen.
"Belum tahu karena sampai saat ini kita meyakini Pak Prabowo sosok patriot, sosok satria yang akan selalu memegang komitmennya termasuk memegang komitmen dan menjalankan deklarasi Sentul," kata Daniel.
Piagam KKIR
PKB menegaskan piagam kesepakatan antara mereka dengan Gerindra tetap berlaku, kendati Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) kini berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju.
Ketua DPP PKB Daniel Johan menegaskan piagam yang salah satu poinnya menyerahkan penentuan capres dan cawapres di tangan Prabowo Subianto dan Cak Imin masih berlaku.
"Ya yang pasti sampai saat ini belum ada perubahan dari kesepakatan deklarasi koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Jadi deklarasi Sentul itu belum berubah dan belum ada pencabutan," kata Daniel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/8).
Daniel menyebut piagam tersebut ibarat nyawa di dalam koalisi, baik antara Gerindra dengan PKB maupun saat ini Gerindra-PKB dengan Golkar, PAN, dan PBB. Karena itu ia meminta Gerindra tidak keluar dari kesepakatan seiring berubahnya nama koalisi.
"Ya itu kan nyawanya koalisi," ujar Daniel.
Sementara itu perihal nama baru koalisi, dikatakan Daniel, sejauh ini PKB tidak ada masalah. Tetapi ia menegaskan, apapun nama koalisinya, piagam yang lebih dulu diteken Gerindra dan PKB akan tetap berlaku.
"Persoalan perubahan nama itu kan sebenarnya rasanya mendadak kemarin diumumkan, belum ada pembahasan, Cak Imin juga belum sempat secara khusus diundang atau berbicara untuk merubah nama. Meskipun secara prinsip PKB nggak masalah ada perubahan nama tetapi semangat deklarasi Sentul tetap menjadi pegangan," kata Daniel.
Di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani belum memastikan terkait nasib dari piagam KKIR. Ia menyampaikan hal itu masih perlu pembicaraan.
"Nah itu mau kita bicarakan di dalamkoalisi, koalisi sudah bertemu pada Jumat malam kemarin, kita bicarakan," kata Muzani di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (28/8).
