SUARA DENPASAR - Diduga karena adanya oknum pejabat yang menerima sejumlah uang. Akhirnya, negara harus menanggung kerugian yang cukup besar dalam kasus jual beli ual beli bahan bakar minyak (BBM) non tunai, antara PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) tahun 2009-2012. Jumlah kerugian negara yang terjadi dalam tiga tahun perjanjian itu mencapai Rp 451 miliar lebih.
Atas kasus jual beli minyak non tunai antara PT PPN dengan PT AKT yang ditandatangani oleh Diretur Pemasaran PT PPN dengan Direktur PT AKT. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri meningkatkan kasus dari penyelidikan ke penyidikan.
"Setelah dilakukan pemeriksaan saksi baik dari pihak terkait dan ahli-ahli, kasus ini dinaikkan menjadi penyidikan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/8/2022) seperti dikutip dari PMJNews.
Rinci dia, tahun 2009 sampai dengan 2010 dengan volume 1.500 KL perbulan. Kemudian tahun 2010 sampai dengan 2011 PT PPN menambah volume pengiriman menjadi 6.000 KL perbulan (Addendum I).
Selanjutnya tahun 2011 sampai 2012 PT PPN menaikkan volume menjadi 7.500 KL perpemesanan (Addendum II).
"Direktur Pemasaran PT PPN melanggar batas kewenangan atau otorisasi untuk penandatangan kontrak jual beli BBM yang nilainya di atas 50 M berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Patra Niaga Nomor: 056/PN000.201/KPTS/2008 Tanggal 11 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Wewenang, Tanggung Jawab, Dan Otorisasi," imbuhnya.
Singkat kata, PT AKT tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 14 Januari 2011 - 31 Juli 2012 dengan jumlah sebesar Rp 19,751,760,915,- dan USD 4,738,465.64 atau senilai Rp. 451,663,843,083,20. Di sisi lain, Direktur PT PPN malah tidak memutus kontrak ketika pihak PT AKT tidak melakukan pembayaran.
Lucunya lagi, uang ratusan miliar ini tidak juga ditagih. Sikap abai dan cuek bebek ini diduga disebabkan karena ada oknum pejabat PT PPN yang menerima uang dari PT AKT sehingga terjadi pembiaran penumpukan hutang selama bertahun-tahun itu. ***
Baca Juga: OTT Rektor Unila, Forum Rektor Minta Jangan Generalisasi PMB Jalur Mandiri di PTN Sarat Korupsi
