Suara Denpasar - Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti sidang kasus gratifikasi dan pemerasan Proyek Pembangunan Infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019.
Bahkan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meminta Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto transparan dan membuka kasus ini ke publik.
Mengingat, Kombes Anton Setiawan yang diduga menerima aliran dana dari terdakwa AKBP Dalizon Rp 500 juta per bulan, statusnya tak kunjung jelas. Jadi ada kesan Dalizon dijadikan tumbal, sedangkan Anton Setiawan aman-aman saja.
Padahal dalam sidang dakwaan juga sudah jelas. Jaksa mengatakan uang Rp 10 miliar itu untuk menutup kasus di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin itu.
Dari jumlah itu, Rp 4,750 miliar mengalir ke Kombes Anton Setiawan sebesar Rp 4,750 miliar yang saat itu menjabat Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumsel.
“Dari Rp10 miliar itu, Rp 4,750 miliar diberikan terdakwa ke rekannya AS secara bertahap. Kemudian Rp 5,250 miliar digunakan terdakwa untuk tambahan membeli rumah senilai Rp1,5 miliar, tukar tambah mobil Rp300 juta, membeli 1 unit mobil sedan Honda Civic Rp 400 juta, termasuk tabungan dan deposito rekening istri terdakwa senilai Rp 1,4 miliar,” demikian kata JPU Kejaksaan Agung Ichwan Siregar saat dakwaan AKBP Dalizon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Palembang, Jumat 10 Juni 2022.
Tambah Sugeng Teguh kepada wartawan di Jakarta, Minggu (11/9/2022). Dalam sidang Rabu, 7 September 2022, AKBP Dalizon mengaku setiap bulan menyetor Rp 500 juta per bulan ke Kombes Anton Setiawan.
"Namun, dengan terkuaknya aliran dana kepada Kombes Anton Setiawan ini, IPW menilai bahwa AKBP Dalizon hanya dijadikan korban oleh institusi Polri.
Sementara atasannya yakni Kombes Anton Setiawan dilindungi dan ditutup rapat oleh Bareskrim Polri agar tidak tersentuh hukum. Padahal, dalam kasus tersebut jelas ada persekongkolan jahat yang tidak hanya melibatkan AKBP Dalizon " sebut dia.
Baca Juga: Grand Final Lead National Series Free Fire di Solo Jaring Atlet Potensial E-Sport
"Benang merah itu sangat terlihat jelas bahwa korupsi yang terjadi bukan hanya melibatkan AKBP Dalizon saja. Apakah Bareskrim memang sengaja melindungi koruptor di kandangnya sendiri. Pasalnya, Anton Setiawan setelah dimutasi dari Dirkrimsus Polda Sumsel bertugas di Ditipidter Bareskrim Polri. Anehnya lagi, dalam penanganan kasus AKBP Dalizon tersebut, Bareskrim Polri tidak mengenakan Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," sentil dia.
Dengan begitu, Kombes Anton Setiawan tidak bisa dikorek aliran keuangannya karena tidak dijerat pasal TPPU. Jadi, rekening dan aliran dana yang bersangkutan terbilang aman dari mata awas aparat. Dia berharap, pimpinan Polri untuk mengambil sikap dan bertindak atas kasus yang juga viral serta menjadi bahasan publik tanah air. ***
