Pernyataan Resmi Masyarakat dan Aliansi Sulawesi Terkait KTT G20 di Nusa Dua, Bali

Suara Denpasar - KTT G20 akan segera digelar di Nusa Dua Bali. Para pemimpin negara maju dan berkembang akan berkumpul untuk membahas masalah yang terjadi di seluruh dunia, terutama krisis ekonomi yang mulai dialami negara-negara di Eropa dan Amerika.

Krisis ini juga akan melanda Indonesia dan negara-negara selatan dunia lainnya karena ketergantungan mereka pada investasi asing.

Oleh karena itu, salah satu kepentingan negara berkembang dalam G20 adalah memastikan agar modal asing milik investor Eropa dan Amerika tidak ditarik dari Indonesia akibat kenaikan suku bunga di bank-bank Eropa dan Amerika.

Selain itu, kepentingan Indonesia di KTT G20 adalah untuk meyakinkan negara-negara maju agar terus meningkatkan investasinya di Indonesia, terutama di sektor energi, transportasi, dan bahan baku yang terkait dengan teknologi dan kendaraan listrik.

"Kami yakin pada pertemuan G20 ini, pemerintah Indonesia akan menawarkan kepada negara-negara maju sehubungan dengan potensi nikel yang terdapat di hutan hujan Indonesia, khususnya di pulau Sulawesi," Sunardi, Executive Director of WALHI Central Sulawesi dalam rilis yang diterima denpasar.suara.com pada Minggu (13/11/2022).

Apalagi, Indonesia berambisi untuk menjadi produsen bahan baku baterai kelas dunia untuk mendukung produksi kendaraan listrik dunia. Pemerintah dan negara Indonesia pun diharapkan menjadi tuan rumah pameran kendaraan listrik dengan mengusung tema transisi energi.

Sehubungan dengan KTT G20 tersebut, Aliansi Sulawesi, sebuah koalisi NGO di Pulau Sulawesi yang bekerja untuk perlindungan lingkungan dan penegakan hak asasi manusia merasa penting untuk mengungkapkan aspirasi dan keinginan masyarakat di Pulau Sulawesi kepada para pemimpin dunia menjelang pertemuan G20.

"Hal ini kami anggap krusial karena kebijakan pemerintah Indonesia seringkali tidak mencerminkan kehendak rakyat," lanjutnya.

Para pemimpin negara-negara G20, terutama Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa, Jepang, Cina, dan Australia, seharusnya memperhatikan kehidupan masyarakat di Indonesia yang semakin miskin,, utamanya yang tinggal di sekitar hutan.

Hal ini utamanya dirasakan oleh petani dan keluarga nelayan yang tinggal di sekitar tambang nikel dan smelter serta pembangkit listrik mereka yang kotor.

Sebelum penambangan nikel meluas ke hutan hujan di Sulawesi, petani di Morowali, Morowali Utara (Sulawesi Tengah), Luwu Timur (Sulawesi Selatan), Konawe, Konawe Utara dan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara bisa mengandalkan dua kali panen dalam setahun.

Namun, setelah tambang dan smelter nikel mulai beroperasi, masyarakat sering mengalami banyak gagal panen karena sawah mereka tercemar lumpur tambang dan limbah smelter. Akhirnya, petani terpaksa menjual sawahnya karena sudah tidak layak lagi.

Selanjutnya, pencemaran sungai dan laut merupakan dampak tak terelakkan dari aktivitas penambangan dan peleburan nikel.

Para pemimpin negara yang mempromosikan kendaraan listrik harus tahu bahwa kehancuran di Pulau Sulawesi akibat tambang dan smelter nikel tidak hanya menjadi masalah di hutan hujan, tetapi juga meluas ke garis pantai.

Setiap turun hujan, lumpur tambang tersapu ke Sungai Malili di Sulawesi Selatan, sehingga sungai tersebut tercemar dan berubah warna menjadi merah. Lumpur terbawa ke laut, mencemari garis pantai, menipiskan stok ikan dan berdampak pada mata pencaharian keluarga nelayan, serta memaksa mereka untuk berlayar lebih jauh dari sebelumnya untuk menangkap ikan akibat wilayah tangkapnya tercemar limbah nikel.