Prabowo Cemas, Jokowi Tiga Periode dan Penundaan Pemilu 2024 Menguat

Suara Denpasar - Analisa aktivis yang juga anggota DPR RI dari Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menurut Rocky Gerung pararel dengan analisa yang dia lakukan selama ini.

Apa sebab? Belakangan ini wacana supaya Joko Widodo atau Jokowi menjadi presiden selama tiga periode makin menguat.

Jika itu terjadi, maka pemilu 2024 tentu akan ditunda. Hal itu diungkap Rocky Gerung dalam kanal Youtubenya saat bincang-bincang santai dengan jurnalis senior Hersubeno Arief.

Diawali dengan Hersubeno Arief yang menjelaskan dan memaparkan soa tulisan Desmond yang berjudull,"Gelagat Penundaan Pemilu Kembali Mengemuka, Pertanda Apa?".

"Ini peringatan dari orang dalam," begitu kata Rocky Gerung di kanal yotubenya seperti dikutip denpasar.suara.com, Kamis 15 Desember 2022.

"Saya mengenal Desmond ini sebagai teman. Dia aktivis, meski orang partai, tampaknya ia tahu apa yang jadi permainan dalam. Itu muncul tulisan soal potensi perpanjangan pemilu. Dan, (tulisan) itu pararel dengan analisa kita," paparnya.

Dalam tulisan Desmond diungkapkan bahwa ada lima skenario yang akan terjadi jika pemilu ditunda.

Yakni pemerintah dan DPR tidak lagi legitimate, Pemda tidak dikontrol DPR, TNI/Polri membangkang ke presiden, rakyat bisa bertindak anarkis semaunya, dan terakhir adalah akan muncul pemerintah diktaktor.

Melihat beragam sinyal kekhawatiran ini, Rocky Gerung malah menilai tulisan itu adalah bentuk kecemasan dari Prabowo. Jika pemilu benar-benar ditunda, maka Prabowo akan batal maju sebagai calon presiden.

"Mungkin pak Prabowo juga cemas, walau Erick Thohir dan Muhaimin sudah pasang badan bersiap menjadi wakilnya. Tulisan Desmon ini semacam pretes untuk dibaca Prabowo atau mungkin menggambarkan kekhawatiran Prabowo," ujarnya.

Apalagi, jika melihat kemampuan dan kekuatan dari Jokowi saat ini. Bukan soal sulit untuk melakukan penundaan pemilu dengan tawar menawar atau pun negosiasi antar elit di negeri ini.

Kalkulasi kotornya, cuma dibutuhkan dana sekitar Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun bagi Jokowi untuk membuat amandemen atau perubahan Undang-Undang.

"Untuk amandeman DPR setidaknya 1/3 anggota mengusulkan sidang, lalu sidang harus dihadiri 2/3 anggota. Keputusan Amandeman harus disetujui 50 persen plus satu. Anggota DPR 700an, lalu harus setuju amandamen butuh sekitar 350 hingga 400 anggota. Jika satu suara anggota dinilai Rp 1 miliar, maka dikalikan. Jika dikalikan 10 juga tetap sekitar Rp 4 triliun. Sehingga cukup dengan Rp 3 triliun, Jokowi bisa menunda pemilu 2024," tukas dia.