Suara Denpasar - Putu Artha, mantan komisioner KPU Pusat yang juga politisi Nasdem Bali menilai langkah Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Hari Arak Bali bisa dikatakan melanggar hukum administrasi negara.
Sebab, hemat dia, momentum hari besar yang memiliki otoritas dan kewenangan adalah pemerintah pusat.
Hal tersebut diungkapkan kepada denpasar.suara.com, Sabtu 24 Desember 2022. "Pemprov Bali melakukan pelanggaran hukum administrasi negara.
Otoritas penetapan momentum hari besar adalah wewenang pemerintah Pusat dengan penetapan dalam Perpres," katanya.
Dia juga menjelaskan, adanya Hari Arak Bali itu akan memunculkan kesan bahwa Bali mau bikin negara dalam negara.
"Seluruh peringatan hari-hari besar bersifat nasional. Tak ada hari besar bersifat lokal. Landasan hukum penetapannya Perpres termasuk potensi kemungkinan ada hari libur dalam hari besar nasional tertentu," terang dia.
Dia juga mengingatkan dalam prakteknya Arak Bali masih ada kontroversi, faktanya sampai saat ini arak belum dapat label dari BPOM dan jika dibawa ke luar Bali naik peswat selalu di cancel.
Jadi, dia berharap ada baiknya aturan yang menjagal Arak Bali untuk bisa berkembang yang ditangani. Bukan dengan membuat keputusan Hari Arak Bali yang terkesan nyeleneh.
"Pemprov Bali hendaknya membuat kebijakan dan regulasi daerah yang tegak lurus dengan hukum nasional. Jangan memaksanakan diri jika memang hukum nasional tak memberi landasan. Perda Desa Adat saja yang niatnya baik namun karena dipaksakan, jika diuji materi ke MA potensial dibatalkan," ingat dia. ***
TERPOPULER
