Suara Denpasar - Baru-baru ini Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri secara gamblang menyampaikan ketidaksepakatannya terhadap pembangunan Bandara di Bali Utara.
Hal tersebut disampaikannya saat memberi arahan dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin, (16/1/2023) lalu.
Megawati menyebut banyak pihak yang mendatangi dirinya untuk membujuk agar menyetujui proyek tersebut, termasuk Gubernur Bali I Wayan Koster.
“Eh didatangkan Bapak Koster (Gubernur Bali), bapak wakil, terus Bapak Menteri waktu itu masih Wishnutama ke rumah saya. Saya kaget, saya melihat hanya untuk apa, hanya untuk membujuk saya,” kata Megawati dalam sambutannya.
Menanggapi hal tersebut, Akademisi Universitas Udayana Bali, Efatha Filomeno Borromeu Duarte menilai pernyataan Megawati itu akan ditangkap publik sebagai relasi kuasa Ketua Umum Partai kepada kader yang menjabat sebagai eksekutif.
Menurutnya, pernyataan Megawati itu akan ditangkap negatif karena disampaikan di ranah publik. Akan berbeda kata dia, apabila pernyataan tersebut disampaikan dalam internal partai saat mengevaluasi kerja kader.
"Sah-sah saja kalau misalkan hal tersebut disampaikan dalam rapat internal partai terkait masalah evaluasi kinerja kader baik legislatif maupun eksekutif karena partai memiliki wewenang itu. Tapi kalau di ranah publik tentu masyarakat akan menangkap secara negatif," kata Efatha saat ditemui kemarin, Senin, (23/1/2023).
Pada kesempatan tersebut, Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana Bali itu menyarankan agar Koster bisa membedakan mana relasi kuasa dan mana untuk kepentingan rakyat.
"Koster dalam struktur kepartaian itu kan mematuhi peraturan yang ada di dalam partai. Maka, relasi kuasa tergambar di situ bahwa ada satu teguran dari ketua partai kepada gubernur."
Baca Juga: Program Hari Arak Gubernur Koster Ditentang Paiketan Krama Bali: Kami Menolak Keras
"Dan ini masih berkaitan, apalagi Bali kan basis pemenangannya (basis PDIP), maka wajar saja kalau Bu Mega secara gamblang menyampaikan hal tersebut," tuturnya.
Lebih lanjut, Efatha mengatakan bahwa Koster sebagai Gubernur dalam situasi seperti ini harus berani mengambil sikap kalau memang tujuan pembangunan Bandara di Bali Utara itu untuk pemerataan pembangunan.
"Ya kita berharap Bapak Gubernur (Koster) bisa berani mengambil sikap, kalau memang tujuannya adalah untuk kepentingan publik. Kan dengan adanya pembangunan otomatis akan hidup ekonominya dan akan ada pemerataan pembangunan di Bali," pungkas pria 28 tahun itu. (Rizal/*)
