Suara Denpasar - Update kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Anies Baswedan dan sederet nama lainnya terancam untuk bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Pernyataan itu disampaikan oleh Nusron Wahid, anggota Komisi VI DPR RI, ia menyampaikan perlu adanya tindak lanjut penyelidikan yang serius untuk menemukan siapa pihak yang bertanggung jawab.
Menurut Nusron, kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang harus dibuka sejelas-jelasnya, artinya siapa yang harus bertanggung jawab.
Nusron memfokuskan kepada pemukiman yang dibangun dekat dengan lokasi kejadian kebakaran Depo Pertamina tersebut, karena insiden itu menyebabkan adanya korban.
Menurutnya, perlu ada penggalian informasi serius terkait IMB (Izin Mendirikan Bangunan), menurutnya, gubernur yang mengeluarkan izin itu harus bertanggung jawab.
"Pertama, dari 9.234 KK (Kartu Keluarga) itu kita perlu impentalisir terlebih dahulu IMB-nya ini dikeluarkan tahun berapa?," ujar Nusron Wahid pada rapat Komisi VI DPR RI.
Pernyataan itu diunggah dalam bentuk video oleh akun Twitter @MARQUEZ__93, dilansir Suara Denpasar pada Rabu, (15/3/2023).
Berikut ini link video lengkapnya:
https://twitter.com/MARQUEZ__93/status/1635929171590516741?t=klJsP_doNls_sqe9dqXQeQ&s=19
Nusron menyampaikan sebuah ide gagasan, ia meminta Komisi VI DPR RI membentuk tim khusus untuk membantu investigasi kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang agar terang benderang.
"Kalau dikeluarkan tahun 2017 sampai tahun 2022 IMB-nya ada berapa persen, kita investigasi, kalau perlu saya minta Komisi VI membentuk tim khusus, untuk membantu investigasi," ujarnya melanjutkan.
Kemudian, Nusron menyebutkan beberapa nama yang kemungkinan harus bertanggung jawab, Anies Baswedan, Komud, Foke, Irman Khairan dan Sarmuji terancam harus bertanggung jawab apabila nanti terbukti IMB itu keluar pada zaman mereka.
"(IMB) Dikeluarkan pada zaman siapa? Kalau pada zaman tahun 2017 sampai tahun 2022, berarti zaman gubernurnya calon presidennya pak Martin, pak Anies ini berarti dia bertanggung jawab," ujar Nusron menjelaskan.
"Tapi kalau kemudian IMB-nya dikeluarkan pada tahun 2012 sampai tahun 2017, ini berarti pak Komud yang tanggung jawab, karena di situ ada pak Komud IMB-nya," ujarnya melanjutkan.
"Kalau ternyata IMB-nya dikeluarkan tahun 2006 sampai tahun 2007, berarti pak Foke, pak Irman Khairan yang tanggung jawab waktu itu didukung oleh Demokrat," ujarnya melanjutkan.
"Kalau ternyata IMB-nya keluar tahun 95 atau 94, pak Samurji yang tanggung jawab, karena Golkar," ujarnya melanjutkan.
TERPOPULER
