Suara Denpasar - Pasca pandemi kunjungan WNA Bali mulai meningkat. Tak terkecuali WNA dari Rusia dan Ukraina.
Sayangnya saat ini WNA Rusia dan Ukraina sering membuat masyarakat Bali hilang respek.
Hal itu karena mereka sering melakukan tindakan melawan hukum mulai dari tidak tertib berlalulintas hingga menyalahgunakan izin tinggal.
Tentang fenomena itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengaku telah mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI untuk mencabut visa on arrival (VoA) atau visa kunjungan bagi WNA Rusia dan Ukraina.
Menanggapi hal tersebut Anggota DPD RI Bali Arya Werdakarna atau AWK menilai tidak semudah yang dibayangkan Koster.
Menurut dia terkait visa tidak ada urusannya dengan Kementrian melainkan urusan kepala negara yang telah disepakati dalam rapat antar kepala negara.
Lebih kanjut AWK mengatakan apabila Bali ingin mencabut visa Rusia dan Ukraina akan mendapat perlawanan dari Provinsi lain yang berkepentingan dengan WNA atau investor asal Rusia dan Ukraina.
Sebab, AWK menjelaskan apabila visa itu dicabut maka tidak hanya berlaku untuk Bali tetapi berlaku untuk seluruh Indonesia.
Karena visa berlaku untuk negara bukan untuk suatu Provinsi saja.
"Gak semudah itu, makanya saya ketawa aja, gak usah yang namanya terlalu berambisi ingin cabut, usulkan sih boleh, tapi saya pesimis akan hal itu bisa dilaksanakan," ujarnya saat ditemui di Kantor DPD RI Bali, Jum'at (17/3/2023) sore.
Bahkan dia mengatakan apabila Koster ngotot untuk mencabut visa WNA Rusia dan Ukraina maka dia sendiri yang akan mengggalkan.
"Dalam bahasa gagahnya akan digagalkan oleh AWK, kantor ini (DPD RI BALI) akan gagalkan ide untuk pencabutan visa itu. Karena ada 37 Provinsi lain punya berkepentingan sendiri," tegas pria yang terpilih menjadi Anggota DPD RI Bali tahun 2019 dengan perolehan suara tertinggi yaitu 742.741 suara. (*/Ana AP)
TERPOPULER
