Suara Denpasar - Partai Demokrat Provinsi Bali menyayangkan tindakan Gubernur Bali, Wayan Koster yang dinilai paling bertanggungjawab atas batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-20.
Wakil DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Wira Wedawitry Mahendradatta Wedhastraputra Suyasa, S.Sos., S.H., M.H atau yang akrab dikenal Ajik Ngurah mengatakan pihaknya telah mendengar banyak aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat terkait batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tersebut.
"Bahwa mereka sangat kecewa, yang paling kecewa adalah teman-teman milenial dan para para pecinta sepak bola. Mimpi dari para pemuda ini untuk melihat secara langsung event internasional ini ada di Bali, karena kalau ke luar negeri pasti ongkosnya mahal, nah sekarang negara-negara itu mau datang ke Bali akhirnya batal," katanya di Sekretariat Demokrat Bali, Senin, (3/4/2023).
Ajik ngurah menilai tindakan Koster menolak Timnas Israel U-20 bermain di Bali merupakan tindakan yang tergesa-gesa yang sangat fatal. Karena sama sekali tidak melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, namun tiba-tiba secara diam-diam mengirimkan surat kepada Menpora RI dengan tujuan menolak Timnas Israel U-20 di Bali.
Tindakan Koster menurut Partai Demokrat Bali yang dalam hal ini melalui Ajik Ngurah menilai itu bukan permintaan masyarakat Bali, melainkan dari perintah partai yang mengasuh Wayan Koster.
Karena, Piala Dunia U-20 ini merupakan momentum penting untuk Bali bisa didatangi suporter dari negara-negara yang bermain di dalam Piala Dunia U-20. Yang tentunya berdampak positif bagi pelaku pariwisata di Bali.
"Dengan adanya event Piala Dunia U-20 ini tentu membuat Bali ini semakin dikenal dan mendatangkan suporter dari seluruh negara yang bermain. Contoh saja pelaku pariwisata di bagian hotel, terus UMKM dan lain-lain, bayangkan saja seberapa kita bisa meraup dari itu. Jadi sangatlah disayangkan, kata Ajik Ngurah.
Untuk itu, Ajik Ngurah mengatakan Partainya menyarankan agar ke depan Pemerintah Provinsi Bali lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan. Kebijakan harus dipastikan berpihak pada rakyat Bali bukan pada kepentingan partai.
"Yang ingin kami suarakan, yang ingin kami sampaikan bahwa saran kami pada pemerintah agar ke depan khususnya Pemprov (Pemprov Bali) apabila ingin melakukan atau menyatakan sikap terkait dengan event-event internasional setidaknya koordinasi dulu dengan legislatif, koordinasi dulu dengan pakar-pakarnya agar dapat masukan yang pas.
Jangan tiba-tiba sendiri, apalagi ada titipan dari pusat," tandasnya. (Rizal/*)
TERPOPULER
