Soal Kasus Johnny Plate, NasDem Bali: Kita Hormati Asal Hukum Jangan Dibuat Abu Nawas

Suara Denpasar - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Bali menanggapi kasus hukum yang dialami Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem, Johnny G Plate. 

Sebagai Menkominfo, Johnny Plate telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo Tahun 2020-2022.

Pasca itu, banyak dugaan yang mengatakan bahwa tersangkanya Johnny Plate adalah hukuman bagi Surya Paloh karena mengambil arah politik yang berlawanan. Atau ada intervensi politik dan intimidasi penguasa. 

Salah satu yang menaruh curiga tersebut adalah pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui Instagramnya Hotman mengatakan "Percaturan politik mulai makin tegang. 

Menanggapi arus informasi tersebut, NasDem Bali mengatakan tetap menghargai proses hukum yang berlaku. Artinya apabila ada kader yang dianggap punya malasah maka biarkan hukum yang berbicara. 

"Kalau kita lihat secara konstruksi hukum kita menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum dalam hal ini Kejaksaan. Kita selalu menghormati apa yang menjadi keputusan-keputusan hukum yang ada di negara kita," terang Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi DPW NasDem Bali, Agus Dei kepada Suara Denpasar, Jum'at (19/5/2023).

Agus Dei mengatakan NasDem secara nasional maupun sampai di tingkat yang paling rendah menghormati proses hukum yang sedang dialami Johnny Plate.  

Pihaknya mempercayakan kepada Kejaksaan. Asalkan hukum tersebut benar-benar adil dan benar, tidak dibuat Abu Nawas. 

"Pengujian kebenaran itu nanti di pengadilan tetapi yang kita minta adalah kebenaran dan keadilan yang betul-betul ditampilkan ke permukaan jangan ada yang dibuat secara Abu Nawas," tandasnya.

Soal NasDem menghargai proses hukum tersebut sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, saat menggelar konferensi pers di NasDem Tower tanggal 17 Mei 2023 di Jakarta Pusat. 

"Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati," kata Paloh saat konferensi pers tersebut. (*/Ana AP)