Suara Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali tengah merancang sejumlah akses masuk dan keluar Pelabuhan Sanur yang sedang menjadi sorotan. Pasalnya aktivitas di Pelabuhan tersebut menimbulkan kemacetan yang luar biasa.
Masyarakat seputaran Pelabuhan Sanur sudah mulai mengeluhkan kondisi kemacetan itu sejak bulan Februari 2023.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Perhubungan Provinsi Bali telah merancang sejumlah akses keluar dan masuk Pelabuhan Sanur guna menengarai kemacetan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta usai rapat koordinasi dengan Komisi III DPRD Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (25/7/2023).
"Kami sudah siapkan garis untuk terjadinya jalan untuk akses keluar dan masuk dari Pelabuhan ini sekarang pemerintah mendorong semua itu agar berjalan lebih cepat tidak hanya sebatas rencana," jelas IGW Samsi Gunarta.
"Akhirnya sudah disepakati tadi di perubahan agar ada minimal anggaran perubahan, lalu 2024 agar segera dilaksanakan," sambung dia.
Dijabarkan ada 4 akses alternatif yang telah dirancang oleh PUPR dan Dinas Perhubungan Provinsi Bali yakni;
Alternatif 1.
Akses masuk melalui Jalan Hang Tuah (Akses setelah Mak Beng) menuju Utara (Eksisting: pedestrian Pantai Sanur) hingga Pelabuhan Sanur. Sementara akses keluar melalui Jalan Matahari Terbit
Alternatif 2.
Akses masuk melalui Jalan Raya Padanggalak menuju Selatan (Eksisting: Akses Jalan Pesisir Pantai) hingga Pelabuhan Sanur. Dan akses keluar melalui Jalan Matahari Terbit.
Alternatif 3.
Akses masuk melalui Jalan Matahari Terbit. Sementara akses keluar melalui Jalan Raya Padanggalak akses melalui Jalan Eksisting ke utara hingga Jalan Raya Padanggalak kemudian berbelok ke arah barat (diperlukan pembukaan akses dari Pelabuhan Sanur menuju Jalan Eksisting)
Alternatif 4.
Akses masuk melalui Jalan Raya Padanggalak menuju Selatan (Eksisting: Akses Jalan Pesisir Pantai) hingga Pelabuhan Sanur.
TERPOPULER
