REGIONAL:
Suara Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali membuka sejumlah formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada pelaksanaan SSCASN tahun 2023 ini.
Masa Hubungan Perjanjian Kerja ( (MHPK) bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
Jumlah formasi PPPK Pemprov Bali yang dibuka adalah 2.448 formasi.
Jumlah ini terdiri atas tiga formasi jabatan, yakni Jabatan Fungsional Tenaga Teknis, Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, dan Jabatan Fungsional Guru.
Kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2023 meliputi:
1. Kebutuhan Khusus
Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi:
a. Pelamar prioritas yang merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru periode sebelumnya;
b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara; dan
c. Guru non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
2. Kebutuhan Umum
Kriteria pelamar pada kebutuhan umum meliputi:
a. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;dan
b. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Adapun rincian jumlah formasi jabatan funsional adalah sebagai berikut:
1. Jabatan Fungsional Tenaga Teknis alokasi sejumlah 251 formasi,
2. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan alokasi sejumlah 275 formasi,dan
3. Jabatan Fungsional Guru alokasi sejumlah 1.922 formasi.
Dengan demikian jumlah formasi untuk jabatan Fungsional Guru menduduki peringkat pertama.
Ini sudah termasuk alokasi 49 formasi jabatan fungsional guru penyandang disabilitas.
Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemprov Bali tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik. (*/Ana AP)
TERPOPULER
